Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Pekanbaru (ANTARA News) - Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan Jembatan Selat Sunda dibandingkan pembangunan Jembatan Selat Malaka karena ingin terlebih dahulu membangun kawasan Sumatera-Jawa sebagai pusat pertumbuhan untuk kepentingan nasional.

"Kita harus mempunyai strategi dalam negeri. Kalau koridor Sumatera-Jawa belum terintegrasi, maka kawasan ini harus segera menjadi daerah pertumbuhan ekonomi dengan adanya megaproyek Jembatan Selat Sunda," kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, saat melakukan kunjungan daerah ke Pekanbaru dan Dumai, Riau, Senin.

Ia menjelaskan, pembangunan megaproyek jembatan sepanjang 54,33 km ini juga menjadi bagian dari rencana pemerintah dan masuk dalam rencana ASEAN connectivity, namun ada prioritas serta strategi nasional yang harus didahulukan.

"Kepentingan nasional harus kita atur, jangan sampai koridor atau konektifitas Sumatera-Jawa belum terbentuk dan seluruh komoditas kita bergerak kemana-mana. Ini akan mematikan seluruh pelabuhan di Jawa," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah tetap mendukung pembangunan jembatan Selat Malaka dengan mempertimbangkan pembangunan Jembatan Selat Sunda terlebih dahulu. Peletakan batu pertama pembangunan jembatan Selat Sunda (groundbreaking) menurut rencana dimulai 2013.

"Kita melihat secara nasional, bagaimana secara strategi kita melakukan (pembangunan Jembatan Malaka) itu pada timing yang tepat. Pemikiran ini tidak boleh dimatikan dan harus kita jaga, ini sesuatu yang menjadi bagian ASEAN connectivity," ujar Hatta.

Sementara, menurut Managing Director Strait of Malacca Partners, Lim Sue Beng, sebagai salah satu kontraktor Jembatan Selat Malaka, pemerintah Malaysia menyiapkan dana sebesar 12,75 miliar dolar AS untuk pembangunan jembatan yang menggabungkan antara Dumai, Riau, Indonesia dengan Malaka, Malaysia.

"Kami menyiapkan biaya 12,75 miliar dolar AS yang keseluruhannya kami tanggung bersama China," ujar Lim.

Ketua Menteri Malaka, Datuk Seri Moh Ali Bin Rustam, menambahkan perlu ada sosialisasi antara pemerintah provinsi Riau dan Indonesia karena pemerintah negara bagian Malaka sudah siap untuk membangun jembatan ini.

"Kalau memang pemerintah Indonesia sudah setuju, kita langsung bangun jembatan itu. Kita berharap, mereka bersedia untuk bekerjasama dalam pembangunan jembatan ini," ujarnya saat ditemui di Malaka, Malaysia.

Menurut rencana, diperkirakan proyek pembangunan jembatan antarnegara ini akan membutuhkan waktu selama 10 tahun.

"Hitungannya selama 4 tahun dilakukan pengkajian, survey dan 6 tahun pelaksanaan kontruksi. Dengan hitungan 10 tahun jembatan akan selesai," katanya.

Apabila proyek jembatan antarnegara ini selesai, maka Pulau Rupat sebagai penghubung dari Indonesia juga akan dijadikan tempat wisata yang diikuti dengan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang diperlukan untuk menunjang jembatan ini.

Menurut rencana, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut antara lain Jalan Lubuk Gaung-Dumai sepanjang 15 km, Jembatan Lubuk Gaung-Pulau Mampu sepanjang 1.900 km, Jembatan Pulau Mampu-Pulau Payung sepanjang 2.000 m serta Jembatan Pulau Payung-Pulau Rupat sepanjang 2.000 m.

Kemudian, jalan di Pulau Rupat sepanjang 48 km, Jembatan Selat Medang sepanjang 200 m, Jembatan Sei Simpur sepanjang 190 m, Jembatan Sei Medang Dalem 1 sepanjang 150 m dan Jembatan Sei Medang Dalem 2 sepanjang 225 m. (S034/K004)