Bengkulu (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu menolak pembukaan jalan di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat untuk menghubungkan Kabupaten Muko Muko dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
"Pembukaan jalan ini jelas akan mengancam kelestarian kawasan TNKS sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi dan dilestarikan," kata Anggota Dewan Daerah Walhi Bengkulu Barlian di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan, pembukaan jalan itu juga akan "memuluskan" akses pencurian kayu dan meningkatkan perambahan di kawasan TNKS yang memiliki ekosistem penting untuk menyangga kehidupan.
Gagasan untuk membuka jalan itu sudah lama dilontarkan oleh kedua pemerintah kabupaten khususnya Pemkab Muko Muko.
"Pada 2007 usulan pembukaan jalan itu juga sudah pernah disampaikan kepada Menteri Kehutanan namun ditolak," tambahnya.
Menurutnya, pembukaan jalan dengan alasan untuk meningkatkan akses masyarakat kedua kabupaten dan kepentingan ekonomi tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan.
"Apalagi tipe geografis kedua daerah juga berbeda, Kabupaten Kerinci adalah dataran tinggi penghasil palawija sedangkan Muko Muko penghasil karet dan sawit jadi alasan ekonomi kurang tepat," katanya.
Ia mengatakan keinginan pemerintah membuka jalan tembus itu sudah memicu masyarakat membuka hutan di sekitar TNKS dijadikan kebun dan areal persawahan.
Apalagi, pemerintah sudah membentuk panitia khusus untuk upaya pembukaan jalan tembus tersebut dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Barlian berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pembukaan jalan sepanjang 40 kilometer yang seluruhnya berada dalam kawasan TNKS tersebut sebab dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya.
Anggota panitia pembukaan jalan tembus Muko Muko-Kerinci, Badri Rusli, mengatakan, jalan baru itu akan memudahkan akses masyarakat dua kabupaten yang selama ini harus ditempuh sejauh 100 kilometer melintasi Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat.
"Kalau dari Sungai Ipuh langsung ke Lempur Kerinci jaraknya bisa dipangkas puluhan kilometer dan akses ekonomi akan lebih terbuka," katanya.
(KR-RNI/F002/A038)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
