SKK Migas-Polda Jabar teken MoU kerja sama amankan aset hulu migas

Kami berharap penandatanganan ini akan meningkatkan sinergitas Polda Jabar, SKK Migas, dan Pertamina EP, sehingga iklim investasi berjalan kondusif

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) menandatangani nota kesepahaman (MoU) perjanjian kerja sama teknis untuk mengamankan aset hulu migas yang dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina EP.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus dan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Dofiri di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut, menurut keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, antara lain terkait pengamanan aset industri hulu migas di Jawa Barat, dan meningkatkan koordinasi mengamankan wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona VII Jawa Barat yang meliputi Subang, Tambung, Jatibarang, dan OGT. Untuk itu pihak Polda Jabar akan mengkoordinasikan 14 personel pengamanan.

Sekretaris SKK Migas Taslim Yunus mengatakan kerja sama tersebut tidak lepas dari upaya pencapaian target produksi minyak 1 Juta BOPD dan gas 12 BSCFD pada tahun 2030.

"Kami berharap penandatanganan ini akan meningkatkan sinergitas Polda Jabar, SKK Migas, dan Pertamina EP, sehingga iklim investasi berjalan kondusif,” kata Taslim Yunus.

Ia juga menyebutkan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara SKK Migas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

"Jawa Barat masih merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam capaian produksi dan lifting migas secara nasional. Status data produksi per 31 Juli 2021 produksi minyak di Jawa Barat mencapai 40.145 juta barel per hari (BOPD) dan 352 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD),” kata Taslim.

Sementara itu Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan pengamanan aset hulu migas itu memiliki peran yang krusial dalam menjamin keberlangsungan pembangunan, terutama pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

"Saya berharap penempatan anggota Polri di obyek vital nasional bukan hanya sebagai tenaga pengamanan saja, namun sebagai pembina dan dilibatkan sebagai problem solver bersama SKK Migas," katanya.

Pada kesempatan itu SKK Migas dan Pertamina EP juga menyerahkan 1.000 paket bantuan bansos dan rencana 1000 vaksinasi warga di lokasi.