Bappenas : Pembangunan Indonesia timur berbasis kewilayahan

Kita betul-betul ingin perencanaan ini berbasis kewilayahan, pembangunan betul-betul delivered sampai ke masyarakat, berdampak signifikan, dan memang itu yang dibutuhkan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan perencanaan pembangunan wilayah timur Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua berbasis kewilayahan dan disusun sesuai karakter, budaya hingga tantangan tiap wilayah.

“Kita betul-betul ingin perencanaan ini berbasis kewilayahan, pembangunan betul-betul delivered sampai ke masyarakat, berdampak signifikan, dan memang itu yang dibutuhkan,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata saat Kick Off Meeting Regional Development Summit (RDS) of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021 secara daring, Jumat.

Pertemuan RDS tersebut bertujuan untuk membahas strategi pemerataan pembangunan di timur Indonesia dan memperkecil kesenjangan, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Rudy menyampaikan pembangunan tetap dilihat secara holistik, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua yang menjadi satu bagian perencanaan pembangunan yang sama.

Dalam wilayah perencanaan tersebut, terdapat lima provinsi, yakni di lima provinsi yakni NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil. Pada 2020, kontribusi PRDB dari wilayah NTT, Maluku, dan Papua tercatat sebesar 3,02 persen.

“Tentu, kita melihat isu pembangunannya, contohnya masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan belum optimalnya pengembangan rantai nilai komoditas, padahal potensinya besar,” ujar Rudy.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pemerintah menggunakan kerangka kerja melalui lima kegiatan prioritas untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah. Kegiatan tersebut adalah pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, serta penataan kelembagaan daerah yang mendukung prioritas nasional tersebut.

Sebagai clearing house pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan memastikan sinergi pembangunan wilayah dengan melibatkan seluruh pihak.

“Oleh karena itu, pembagian peran dan sumber pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan perlu dioptimalkan dan dipastikan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah yang telah ditetapkan,” tutur Rudy.

Didukung Yayasan Econusa, Yayasan BaKTI, serta sejumlah mitra pembangunan, RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021 turut membahas strategi pembangunan yang diusung Kementerian PPN/Bappenas, yakni percepatan pembangunan manusia bagi Nusa Tenggara, optimalisasi keunggulan wilayah sebagai Lumbung Ikan Nasional untuk Maluku, hingga transformasi perekonomian wilayah sebagai basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian untuk Papua.

RDS of East Nusa Tenggara, Maluku, and Papua 2021 akan dilanjutkan dengan focus group discussion bersama mitra pembangunan yang berlangsung hingga Oktober 2021 dan membahas pembangunan wilayah timur di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan tata kelola pembangunan.

Baca juga: Anggota DPD minta kebijakan khusus pembangunan kawasan timur Indonesia
Baca juga: Pembangunan di Indonesia Timur perlu berdayakan sumber daya lokal
Baca juga: Kepala Bappenas : Pertumbuhan ekonomi RI masih di bawah potensinya