"Surat baru masuk beberapa waktu lalu," kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Arif Baharuddin di Jakarta, Jumat.
Senada dengan Arif, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan meneliti usulan PMN untuk Perum LKBN ANTARA.
"Akan diproses sesuai standar operating and procedur (SOP), akan diteliti dan dikaji," kata Hadiyanto.
Ia menjelaskan, ada berbagai jenis PMN kepada BUMN mulai dari jenis penyertaan dana segar, swap dari aset menjadi BMN dan lainnya.
"PMN itu jenisnya bermacam-macam sehingga harus kita teliti dan pelajari," tegas Hadiyanto.
Ia menjelaskan, sejak awal 2010 hingga saat ini, pemerintah telah melakukan PMN pada beberapa BUMN.
Penyertaan modal dimaksud adalah PMN untuk PT Sarana Multifinance Indonesia (SMI) sebesar Rp1 triliun, untuk Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp2 triliun, untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebesar Rp1 triliun, dan PT Askrindo dan Jamkrindo Rp1,8 triliun.
"PMN di berbagai BUMN menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur serta mendorong ekspor dan menggerakkan sektor riil melalui penjaminan kredit usaha rakyat (KUR)," kata Hadiyanto.
(A039/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
