Komisi V Larang DPRD Awasi Proyek APBN

Jayapura (ANTARA News) - Pihak Komisi D yang membidangi masalah pembangunan dan Infrastruktur pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), mempertanyakan sikap Komisi V DPR RI yang melarang mereka mengawasi proyek yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Provinsi Papua.

Wakil ketua komisi D pada DPRP, Boy Markus Dawir, Jumat mengatakan, pihaknya sebagai legilatif di daerah merasa sangat heran dengan hal tersebut, padahal pihak DPR RI sendiri tidak pernah melakukan pengawasan di daerah tempat proyek.

"Meskipun proyek itu dibiayai APBN, tetapi lokasi proyeknya di provinsi Papua, sehingga kami juga sebagai wakil rakyat yang punya fungsi pengawasan, punya hak untuk memantau pelaksanaannya," ujar Boy Dawir.

Menurut Boy Dawir, selain melarang pihak DPRP memantau pelaksanaan proyek di Papua yang dibiayai APBN, komisi V DPR RI juga mengimbau kepada pihak Balai di Dinas Pekerjaan Umum setempat, untuk tidak usah memenuhi undangan DPRP jika di mereka dipanggil untuk rapat koordinasi.

"Kenapa teman-teman dewan di komisi V DPR RI sampai berbuat demikian, ada apa ini, kami ini sebagai wakil rakyat di daerah, tentu yang akan menjadi sasaran pertanyaan warga jika proyek yang dikerjakan tidak selesai. Padahal mereka sendiri tidak pernah turun langsung pantau proyek," tegasnya.

Politisi partai Democrat itu juga menyesalkan pembagian wilayah proyek untuk provinsi Papua yang dikerjakan kementerian Pekerjaan Umum melalui balainya juga tidak merata, karena hanya diprioritaskan di daerah pesisir Papua sementara untuk daerah Pegunungan yang menjadi prioritas pembangunan di Papua terkesan diabaikan.

"Kami lihat dalam daftar proyek APBN tahun 2011 untuk provinsi Papua senilai Rp2 triliun, tetapi penyebaran proyeknya tidak merata, daerah Pegunungan Papua yang saat ini jadi fokus kita membuka keterisolasian disana justru dinomorduakan," ujarnya.

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010