saldonya nol sehingga tidak bisa diambil oleh keluarga penerima manfaatBatang, Jateng (ANTARA) - Bupati Batang Wihaji mengungkapkan bahwa sebanyak 7.456 penerima kartu keluarga sejahtera (KKSS) bersaldo nol sehingga keluarga penerima manfaat tidak bisa mengambil dana bantuan pemerintah.
"Kita menghadapi beberapa masalah, di antaranya ada 7.456 penerima KKS yang saldonya nol sehingga tidak bisa diambil oleh keluarga penerima manfaat," kata Wihaji saat menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI di Batang, Jawa Tengah, Kamis.
Dengan adanya kendala tersebut, ia meminta Komisi VIII DPR RI dapat membantu untuk segera mencarikan solusinya agar keluarga penerima manfaat bisa memanfaatkan dana bantuan tersebut.
Baca juga: Polres Batang kewalahan layani minat warga mendapat vaksinasi
"Saya berharap DPR RI dapat mencarikan solusinya, apakah masalah ini berasal dari pihak bank, atau Kementerian Sosial," katanya.
Wihaji berharap program bantuan sosial dari pemerintah pusat harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
"Saya minta data bantuan dari pemerintah pusat, saya dikasih karena kalau ada komplain pasti larinya ke pemkab dan tidak mungkin ke Kemensos. Saya pun siap mempertanggungjawabkan kerahasian NIK (nomor induk kependudukan) penerima bantuan sosial, kalau dikasih datanya," katanya.
Baca juga: Kabupaten Batang izinkan sekolah laksanakan pembelajaran tatap muka
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan kunjungan Anggota Komisi VIII ke Kabupaten Batang bertujuan untuk memastikan bantuan sosial yang telah dianggarkan Kementerian Sosial telah didistribusikan dengan sebaik-baiknya.
Terkait masalah bantuan sosial yang ada di Kabupaten Batang, kata dia, pihaknya minta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera menyelesaikan masalah itu.
Baca juga: Mahasiswa IPB University bantu petani usir hama wereng
"Misalnya, kalau belum ada saldonya, masalahnya di mana dan segera saldonya diturunkan. Kalau belum ada buku tabunganya segera dicetak bukunya, kemudian, misalnya tidak ditemukan penerimanya sehingga belum didistribusikan untuk segera dialihkan ke pihak yang membutuhkan," katanya.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan bantuan sosial apapun yang disalurkan kepada masyarakat tidak ada potongannya dari pihak manapun.
Baca juga: Polres Boyolali vaksinasi COVID-19 penyandang disabilitas
Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021
