"Sebagai pejabat negara, Menteri Dalam Negeri seharusnya memberikan pernyataan yang bijaksana dan membuat suasana menjadi kondusif bukan malah memberikan pernyataan yang memperkeruh suasana," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Menurut Aria Bima, pernyataan Menteri Dalam Negeri soal Yogyakarta yang menyebutkan, Keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada hubungannya sama sekali draft Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, itu tidak benar.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri itu, kata dia, dinilaiarogan dan melukai perasaan masyarakat Yogyakarta.
Bima meminta Gamawan Fauzi bisa memberikan pernyataan soal Yogyakarta secara diplomatis dan tidak melukai perasaan siapapun.
"Kalau Gamawan ingin memberikan pernyataan soal substansi draft RUU Keistimewaan Yogyakarta sialakan saja, tapi diplomatis dan bijaksana, bukannya normatif dan arogan," katanya.
Alumni Universitas Gajahmada Yogyakarta ini sangat menyayangkan pernyataan Gamawan Fauzi yang dinilai tidak menghargai aspirasi masyarakat Yogyakarta yang bersama-sama meminta agar Sultan Hamengku Buwono secara otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
Menurut Bima, pernyataan Gamawan Fauzi tidak netral seperti pernyataan ketua partai politik yang memiliki kepentingan.
"Kalau Gamawan ketua partai politik, saya hargai pernyataannya. Tapi Gamawan itu Menteri Dalam Negeri, dia pejabat negara, sehingga memberikan pernyataan yang bijaksana," kata Bima.
Sebagai pejabat negara, kata dia, hendaknya Gamawan Fauzi berdiri di atas seluruh kepentingan dan mengakomodasi semua aspirasi yang berkembang, bukannya malah menafikan aspirasi.
Menurut dia, pernyataan Gamawan Gauzi membukan situasi di Yogyakarta makin keruh, membuat situasi antara Kementerian Dalam Negeri dan masyarakat Yogykarta saling berhadap-hadapan seperti dalam ring tinju.
"Saya kecewa dengan pernyataan menteri Dalam Negeri," kata Gamawan.
(ANT/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
