BNPB: Balai besar regional di Sumatera agar penanganan bencana efektif

perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan perubahan UPT BNPB di Padang menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatera bertujuan agar penanganan darurat bencana khususnya di Pulau Sumatera menjadi efektif.

Menurut Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurniawan, penanganan darurat bencana yang efektif dapat dilihat melalui dua parameter yaitu waktu penanganan dan anggaran yang dibutuhkan.

"Dengan adanya Balai Besar BNPB ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan dukungan multipihak sehingga dapat menekan anggaran dan waktu operasi," ujar Lilik dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu malam.

Menurut Lilik, Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat ancaman dan risiko bencana tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan dukungan institusional, sarana prasarana, dan perangkat logistik peralatan, agar tantangan "supermarket" bencana bisa dirubah menjadi "laboratorium" yang menghasilkan temuan dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana yang komprehensif.

Dalam peninjauan UPT BNPB yang nantinya akan diproyeksikan menjadi Balai Besar BNPB Regional Sumatera, Lilik didampingi Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI, serta Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Lilik juga menambahkan, Balai Besar merupakan strategi dekosentrasi yang efisien untuk memberikan layanan pendukung yang bersifat kritis dan mendesak secara cepat dan tepat kepada daerah saat dibutuhkan.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh timnya atas rencana "naik kelas" UPT tersebut.

"Kami bersama tim mendukung penuh rencana UPT BNPB ini untuk bisa naik kelas dan menjadi pusat penanggulangan bencana regional Sumatera," kata Yandri.

Yandri mengatakan, pengembangan UPT menjadi Balai Besar ini perlu dukungan penuh baik dari sisi anggaran maupun SDM dari seluruh pihak yang terkait.

"Fasilitas yang sekarang sudah mumpuni, namun dengan adanya peningkatan status maka perlu dukungan lebih, baik anggaran maupun SDM dari pihak-pihak terkait," kata Yandri.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan akan menyediakan lahan untuk perluasan wilayah UPT BNPB yang akan berubah status menjadi Balai Besar.

"Kami akan siapkan lahan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk perluasan wilayah sehingga dapat dibangun fasilitas-fasilitas krusial dan pendukung lainnya yang saat ini belum ada," kata Mahyeldi.

Nantinya, balai besar tersebut akan memiliki empat fungsi antara lain sebagai kantor, kemudian sebagai gudang logistik untuk regional Sumatera, serta tempat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) BNPB.

Sekretaris utama BNPB didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sumbar juga berkesempatan untuk mendampingi jajaran anggota Komisi VIII berkeliling meninjau fasilitas yang dimiliki UPT BNPB saat ini. Ada beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan sekarang seperti gudang logistik, ruang pertemuan, tempat penginapan atau wisma, kantin, dan juga Pusat Pengendalian Operasi.

Anggota Komisi VIII John Kenedy yang turut hadir dalam kunjungan menambahkan apabila nantinya dijadikan balai besar, maka harus ada sumber daya manusia yang dapat mengelola secara umum dan khusus fasilitas juga logistik tersebut.

"Ketika nanti sudah tersedia kebutuhan peralatannya, harus ada juga sumber daya manusianya yang mengelola. Jangan sampai rusak sia-sia dan tidak bisa dipakai saat dibutuhkan," kata John.

Turut hadir dalam kunjungan Wali Kota Padang, Hendri Sapta, Anggota Komisi VIII DPR RI Nasril Bahar, Ina Ammania, dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB, Zahermann Muabezi.