Peneliti CSPS: Parpol belum tentukan sikap soal koalisi 2024

Jakarta (ANTARA) - Partai politik di Indonesia belum menentukan sikap dan membahas kemungkinan membentuk koalisi untuk Pemilihan Umum 2024, kata Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Universitas Indonesia Marlon S Kansil, di Jakarta, Rabu

Menurut hasil kajian Marlon di berbagai media sosial dalam sepekan terakhir bahwa partai politik di Indonesia masih membicarakan masalah internal, program, dan kebijakan politik partai.

Padahal, katanya, beberapa pengamat dan hasil survei telah membuat prediksi skenario koalisi partai politik yang kemungkinan terbentuk pada 2024.

Beberapa skenario koalisi yang kerap muncul, di antaranya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Partai Golkar bersama PKB, PAN, dan PPP, kemudian Partai NasDem berkoalisi bersama Partai Demokrat dan PKS, menurut Marlon merujuk pada berbagai hasil survei dan pemberitaan di media-media arus utama.

Namun, berbagai prediksi itu masih berada pada tahap awal, yang artinya masih mulai disebut tetapi belum banyak dibahas partai politik terkait, kata Marlon.

Misalnya, kata dia, hasil penelusuran untuk kata kunci PDIP di media sosial belum menunjukkan ada perbincangan soal koalisi untuk Pemilu 2024. Isu yang muncul untuk kata kunci itu, kata Marlon, lebih mengarah pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hasil yang sama diperoleh saat Marlon memasukkan kata kunci Gerindra, PKB, PKS, dan PBB.

Sementara itu, Partai Demokrat, merujuk pada hasil penelitiannya, lebih banyak membahas persoalan internal partai dan upaya menjaga partai tetap solid.

Kemudian, PAN belum membahas kemungkinan koalisi pada 2024, tetapi hasil penelusuran yang ada menunjukkan partai itu memperlihatkan keuntungan masuk koalisi pemerintah saat ini.

Hasil penelusuran Golkar menunjukkan partai itu fokus menaikkan sosok Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden.

Terakhir, hasil penelusuran kata kunci NasDem lebih banyak memperlihatkan upaya partai membantu rakyat, termasuk di antaranya lewat program vaksinasi, ujar Marlon.

“Kesimpulan saya dari semua data bahwa (prediksi pembentukan) koalisi politik ini baru masuk fase awal, karena di media sosial baru mulai menaikkan isu ini,“ papar Marlon.

Terkait itu, ia turut mengingatkan elite politik bahwa segala rencana membentuk koalisi perlu melibatkan aktor nonpartai politik, yaitu kelompok kepentingan.

“Koalisi tidak hanya ditentukan oleh partai, karena secara de facto ada kelompok kepentingan seperti kelompok agama dan kelompok masyarakat lainnya,” kata Marlon saat memaparkan hasil penelitiannya pada acara diskusi virtual CSPS UI.