"Iya jatuh tempo tanggal 31 Agustus setiap tahunnya, kami perpanjang hingga 31 Desember ini," kata Kepala Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Muhammad Reza, di Depok, Rabu.
Dikatakannya, kebijakan ini juga mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 903/391/Kpts/BKD/Huk/2021, tentang Penetapan Masa Pajak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Objek PBB-P2 di Kota Depok Tahun 2021.
"Perpanjangan masa jatuh tempo merupakan program keringanan yang diberikan kepada masyarakat, akibat dampak pandemi COVID-19. Pemkot Depok memperpanjang jatuh tempo, mengingat kemampuan dari masyarakat, yang perekonomiannya terpengaruh akibat pandemi," jelasnya.
Menurut dia setelah 31 Desember, masyarakat yang menunggak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar dua persen per bulan. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat taat membayar pajak.
"Masyarakat diharapkan taat dalam membayar pajak. Karena pajak yang dibayarkan, nantinya untuk pembangunan di Kota Depok," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani ungkap cara sehatkan APBN
Baca juga: Pemkot Malang beri relaksasi pembayaran PBB untuk pelaku usaha
Baca juga: Pemkot Depok ajak warga taat bayar pajak PBB, kini lebih mudah
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
