Lhokseumawe (ANTARA News) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), M. Jusuf Kalla, menyatakan bahwa langkah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Aceh pascakonflik, bencana alam gempa dan tsunami sudah tepat, sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi para korban.
Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden periode 2004-2009 itu seusai serah terima 200 rumah yang dibangun PMI untuk korban tsunami di Desa Kuta Glumpang, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Rabu.
"Kita berharap rehabilitasi dan rekontruksi tsunami dilakukan dan pencapaian perdamaian Aceh dapat membawa kemakmuran yang adil bagi rakyat. Karena itu, Pemerintah Aceh harus terus menggerakan perekonomian masyarakat dengan konsep dan langkah yang tepat," katanya.
Di tengah pemeliharaan perdamaian, menurut dia, Pemerintah Aceh harus mampu wujudkan kemakmuran dan ekonomi masyarakat harus jalan.
Ia menilai, selama enam tahun pasca tsunami bersama lima tahun usia perdamaian Aceh telah menampakkan wujud pembangunan yang bagus.
"Pembangunan bagus, jalan-jalan bagus, kebutuhan masyarakat saya kira juga baik. Malah kalau kita lihat sekolah-sekolah dan rumah sakit, jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia," ujarnya.
Menurut dia, kehidupan ini tidak semua dapat disempurnakan, namun masih ada banyak terdapat kekurangan, sehingga proses pembangunan dalam suatu daerah harus dilakukan secara bertahab.
"Semua kebutuhan pembangunan tidak bisa langsung memenuhi semua kebutuhan. Tapi dibanding sebelum tsunami dan sebelum perdamaian, Aceh saat ini sudah lebih baik," katanya.
Ia mengemukakan, suatu hal yang biasa para mantan petinggi GAM, seperti Dr. Zaini Abdullah ikut meramaikan bursa kandidat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh pada 2011.
"Itulah namanya demokrasi. Semua rakyat Aceh yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan berhak untuk mencalonkan diri, apakah lewat partai atau lewat jalur independen, jika kriteria calon terpenuhi dan aturan membolehkan," katanya.
Ia mengingatkan, semua pihak agar jangan ada yang memosisikan dirinya sebagai kelompok eklusif di Aceh.
"Dalam demokrasi tidak bisa seperti itu, karena pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat," katanya.
Kalla menegaskan, tidak mungkin masyarakat Aceh terus menerus bergantung pada bantuan pihak lain.
"Saya yakin ke depan masyarakat Aceh tidak mau hidup dengan ketergantungan pada bantuan. Karenanya, apa yang sudah ada harus disyukuri dan dipelihara dengan baik, dan terus berkerja keras bangkit dari segala keterpurukan," demikian Jusuf Kalla.
(T.ANT-137*BDA1/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
