Presiden Hormati Penghentian Pengiriman TKI

Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi yang menghentikan sementara pengiriman TKI sektor informal asal daerah tersebut.

"Saya memahami moratorium yang ditempuh Tuan Guru (julukan Gubernur NTB)," katanya dalam dialog melalui jalur telekonferensi usai peluncuran program kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk TKI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu.

Kepala negara mengungkapkan bahwa ada negara yang benar-benar bijak dan peraturannya sangat kooperatif terhadap TKI.

Namun, di lain pihak, ada juga negara yang kurang kooperatif dan kebijakannya tidak transparan soal TKI, meskipun telah banyak mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan TKI.

"Negara-negara yang tidak kooperatif terhadap MoU TKI, saya akan lihat aturan-aturannya. Kalau memungkinkan, nanti bisa dihentikan sementara pengiriman TKI," katanya.

Dalam dialog dengan Presiden, Gubernur NTB merasa kesulitan mendata TKI asal daerahnya yang bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah karena keberangkatannya diatur oleh perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) di Tangerang dan Jakarta.

"Kalau bisa semua proses keberangkatan TKI ke Timur Tengah diurus dari daerah kami sendiri," kata Majdi berharap.

Presiden pun kemudian menimpalinya dengan meminta pejabat berwenang untuk membuat kebijakan yang memudahkan proses keberangkatan TKI ke luar negeri.

"Tolong Menakertrans, apakah semua harus ke Tangerang? Logikanya tidak tepat kalau semua TKI tujuan Timur Tengah harus melalui Jakarta dan Tangerang. Boros, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan TKI. Itu pola pikir yang sulit, bukan berpikir mudah," katanya.

Ia berharap daerah juga perlu mendapatkan kewenangan memberikan pelayanan keberangkatan TKI secara menyeluruh, baik ke Timur Tengah maupun negara lain.

Presiden dalam kesempatan itu juga merasa prihatin dengan praktik percaloan pengiriman TKI. "Siapa saja yang kebahagiaannya membikin susah warga kita, saya minta Menakertrans untuk mendatanya," katanya.

Selain dengan Gubernur NTB, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wali Kota Malang Peni Suparto, Presiden juga menyempatkan diri berdialog jarak jauh dengan calon TKI dari ketiga daerah tersebut.

Presiden sempat terkejut mendengarkan pernyataan seorang calon TKI asal Malang, Kauzar, yang akan bekerja di peternakan di Selandia Baru dengan gaji sekitar Rp30 juta per bulan.

"Gaji menteri saja tidak sampai segitu. Selamat ya, bawa pulang pengalaman kerja saudara untuk dikembangkan di Jawa Timur agar sektor peternakan semakin maju," kata Presiden asal Pacitan itu.

Kauzar mengatakan empat orang temannya sudah diberangkatkan lebih dulu ke Selandia Baru. "Selanjutnya giliran saya dan beberapa teman yang akan menyusul," kata sarjana peternakan yang memiliki pengalaman kerja pada sebuah koperasi susu di Malang itu.

Ia juga mengaku sebagian penghasilannya itu akan digunakan untuk modal usaha peternakan di Malang.

(M038/S026)