Demokrat Bantul Belum Bersikap Terkait Jabatan Gubernur

Bantul (ANTARA News) - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini belum menentukan sikap terkait jabatan gubernur apakah melalui penetapan atau pemilihan.

"Kami belum menentukan sikap, karena masih menunggu perkembangan setelah pemerintah pusat menyerahkan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu," kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Bantul Nurrokhman, di Bantul, Selasa.

Menurut dia, apa pun keputusannya nanti, itu yang harus bisa diterima secara bijaksana oleh Partai Demokrat.

Sehingga, kata dia, belum adanya sikap dari Demokrat Kabupaten Bantul terkait dengan penetapan maupun pemilihan, ini bukan berarti tidak mendukung apa yang menjadi kehendak rakyat DIY.

"Yang jelas, kami tetap mendukung Sri Sultan dan Paku Alam menjadi gubernur dan wakil gubernur, namun mekanismenya apakah melalui penetapan atau pemilihan, saat ini masih dalam proses atau masih berupa draf RUUK DIY," katanya.

Ia mengatakan dalam Rapat Paripurna DPRD Bantul yang rencananya digelar akhir pekan ini, Fraksi Demokrat akan menyampaikan pendapatnya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan Fraksi Demokrat di DPRD provinsi yang mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi gubernur, dan Paku Alam IX wakil gubernur provinsi ini.

Nurrokhman mengatakan draf RUUK DIY disusun dengan melibatkan pakar-pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan tentunya memperhatikan keutuhan rakyat Yogyakarta, karena memang produknya rakyat daerah ini.

"Namun, sepertinya yang berkembang di masyarakat bahwa sudah pasti pemerintah pusat menginginkan hal lain untuk masyarakat Yogyakarta, padahal hal tersebut belum pasti," katanya.(*)

(ANT-068/B/M008/R009)