Anggota DPR: Bio Farma perlu fokus distribusi vaksin

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menginginkan agar BUMN bidang farmasi yaitu Biofarma dalam waktu dekat ini dapat memfokuskan diri kepada distribusi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan.

Nevi Zuairina dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, menyebutkan bahwa distribusi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan sudah sangat mendesak dilakukan guna mengejar percepatan 80 oersen seluruh penduduk Indonesia menerima vaksin.

“Saya meminta, Bio Farma dapat mencapai produksi vaksin sesuai dengan program pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal. Jumlah produksi dan distribusi mesti dapat secepat mungkin berkejaran dengan waktu seiring percepatan penyelesaian wabah pandemi ini," katanya.

Nevi juga menginginkan agar Bio Farma dapat bersinergi dengan BUMN farmasi lain dan juga swasta untuk mengakselerasi percepatan produksi vaksin ini.

Politisi PKS ini mengatakan, Sampai dengan 31 Mei 2021, Bio Farma sudah menerima bulk vaksin Sinovac sebanyak 81,5 juta dosis. Dari jumlah tersebut, vaksin yang sudah diproses di fasilitas Fill and Finish Bio Farma, per 28 Mei 2021, sebanyak 52,63 juta dosis, dan yang sudah release sebanyak 37,90 juta dosis.

Nevi melanjutkan, melalui PMN (Penyertaan Modal Negara), Bio Farma kini telah memproduksi 52,63 Juta vaksin COVID-19 (hingga 31 Mei 2021). Angka ini bertambah jadi 90,1 Juta Dosis Vaksin Covid-19 pada 26 Juli 2021.

Ia juga mengingatkan berkaitan dengan kewajiban penggunaan komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan transfer teknologi dalam bidang fill atau finish bulk ini.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terkendala faktor geografis yang mempersulit pengiriman vaksin dari pusat ke daerah.

"Saya lihat masih ada kendala-kendala, karena memang untuk mencapai seluruh Indonesia ada berbagai hambatan, geografis, kemudian jarak yang jauh. Jadi ada yang tempat-tempatnya sulit dijangkau," kata Wapres usai meninjau Sentra Vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI) di Jakarta Pusat, Selasa (7/9).

Meskipun terkendala distribusi vaksin, lanjut Wapres, Pemerintah tetap menargetkan 77 persen dari total populasi penduduk, atau setara dengan 208 juta orang, untuk segera divaksin COVID-19.

"Kita persiapkan 77 persen atau 208 juta harus sudah segera divaksin. Semula kita 2021 akhir, Desember, itu sudah selesai. Kita harapkan ya secepatnya, Insya Allah," tambahnya.

Wapres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Sebelumnya, Peneliti dari Center for Indonesian Policy Study (CIPS) Andree Surianta menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah menggandeng pihak swasta untuk pasokan baik itu produksi sendiri atau membeli dari luar negeri serta dalam sistem distribusi vaksin khususnya penyediaan rantai dingin.

"Kami berharap pemerintah dalam jangka menengah dan panjang perlu ekspansi kapasitas, dan diversifikasi. Karena kita perlu vaksin ini, bukan hanya COVID-19 tapi vaksin lain juga tidak bisa terus menerus bergantung pada satu produsen," kata Andree dalam webinar "Bagaimana Sektor Swasta Dapat Mendukung Pemerintah Dalam Meningkatkan Akses Vaksin COVID-19" di Jakarta, Kamis (2/9).

Dia menyarankan agar Kementerian Investasi bisa bekerja sama dengan swasta di bidang farmasi untuk memahami hambatan investasi yang perlu dikurangi agar dunia usaha lebih mudah dalam membuat pabrik farmasi dan vaksin di Indonesia.