DPR: Jangan Pernah Sesali Besarnya Subsidi Buat Rakyat

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Badan Anggaran DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, mengatakan, kita jangan pernah sekali pun menyesali besarnya anggaran subsidi bagi kepentingan pembangunan ekonomi rakyat.

"Sebab, subsidi bukan kebijakan haram. Terpenting adalah subsidi itu, berapa pun besarnya, tepat sasaran dan tepat guna," tegasnya melalui ANTARA di Jakarta, Selasa. .

Bambang Soesatyo yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Gokar itu mengingatkan pula, saat ini fondasi ekonomi negara maupun ekonomi rakyat belum bisa dikatakan sudah pulih.

"Buktinya, aneka bahan kebutuhan pangan pun masih harus kita impor," ungkapnya.

Subsidi Halal

Dalam kondisi seperti itu, menurut Bambang Soesatyo, Negara dan rakyat harus bahu membahu memulihkan kekuatan ekonomi bangsa.

"Maka, menerapkan politik subsidi adalah opsi yang halal. Demi ketahanan ekonomi negara, siapa pun yang coba mengharamkan politik subsidi di Indonesia tak perlu didengar," tandas Anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kepolisian).

Ia lalu menunjuk Anggaran Belanja Subsidi 2010 diperkirakan melonjak sampai 104 persen.

"Angka ini seperti mereflesikan keterkejutan, sebab APBN-P 2010 hanya mengalokasikan belanja subsidi Rp 201,8 trilyun," ungkapnya.

Dikatakannya lagi, akibat subsidi pupuk, benih dan bunga kredit, realisasi belanja subsidi hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp 209,872 trilyun.

"Menurut saya, berapa pun besarnya, selama alokasi dan distribusi anggaran subsidi tepat sasaran dan tepat guna, volume subsidi tak perlu dipersoalkan. Pupuk, benih dan bunga kredit adalah faktor-faktor yang besar pengaruhnya dalam penguatan ekonomi rakyat," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, otomatis subsidi dari Negara amat diperlukan.

"Yang penting tidak diselewengkan. Dan tugas utama Pemerintah dan DPR RI adalah merancang alokasi anggaran pembangunan seefisien mungkin, serta menghindari Indonesia dari perangkap krisis akibat gelembung subsidi, sebagaimana yang terjadi di Uni Eropa saat ini`" tegas Bambang Soesatyo. (M036/K004)