Teras Narang: Internet jadikan reses DPD di masa PPKM semakin efektif

Keberadaan internet sangat membantu serta menjadikan reses perseorangan maupun kelompok menjadi lebih efektif

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang menyatakan bahwa keberadaan internet sangat membantu serta menjadikan reses perseorangan maupun kelompok menjadi lebih efektif, sekalipun dilakukan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi COVID-19.

Efektivitas itu terlihat dari perangkat desa dan kecamatan bisa langsung berdialog serta menyampaikan keluhan atau pun aspirasi ke pemerintah pusat, kata Teras Narang melalui rilis diterima, di Palangka Raya, Senin.

"Saya juga pernah reses ke enam kabupaten dan satu kota hanya dalam tiga pekan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum ada internet, itu sulit dilakukan. Luas Kalteng itu 1,2 kali dari Pulau Jawa. Jadi jarak antarkabupaten/kota jauh-jauh," kata dia.

Senator asal Kalteng itu pun bercerita bagaimana pengalaman dirinya reses secara daring pada tanggal 23 April 2021, di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas.

Dalam reses itu, dia mendapat keluhan dan kerisauan terkait lahan seluas 2.000 hektare milik warga setempat, akan diambil alih oleh Kementerian Pertahanan untuk program food estate.

Teras mengatakan keluhan itu pun ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Menteri Pertahanan, ditembuskan ke Pimpinan DPD RI serta Presiden Joko Widodo. Bahkan, keluhan itu ditindaklanjuti dengan menggelar webinar yang menjembatani langsung warga dengan pihak Kementerian Pertahanan.

"Hasilnya, kerisauan warga terjawab dengan adanya klarifikasi dan komitmen untuk tidak merugikan masyarakat. Itu bukti, sekalipun ada pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PSBB atau pun PPKM, reses tetap bisa efektif. Sepanjang ada jaringan," ujarnya pula.

Namun, menurut Gubernur Kalteng periode 2005-20215 itu, tetap ada tantangan reses saat PPKM, yakni perlu dibuat cara kerja baru yang didukung kreativitas, tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan, serta dukungan akses internet.

Dia mengakui cara kerja baru ini butuh penyesuaian, dan tidak mudah, terlebih saat ke desa, mengingat ini merupakan kebiasaan baru. Belum lagi banyak desa yang kadang sinyal internetnya tak sampai, atau tidak optimal.

Termasuk menghadirkan tim di lapangan serta melibatkan wartawan yang menyertai, untuk turut membantu kerja-kerja kelembagaan yang dijalankan serta diperlukan adaptasi beberapa saat, sampai akhirnya semua bisa memakai teknologi telekonferensi untuk berdialog.

"Sampai akhirnya, praktik ini menjadi lebih efektif dan menjadi cara baru berkomunikasi antara pemerintah dari tingkat desa hingga pusat," demikian Teras Narang.
Baca juga: Ketua DPD RI ingatkan jaga kesehatan mental pada masa pandemi
Baca juga: Anggota DPD dorong komunitas eco enzyme libatkan lebih banyak ilmuwan