Pemerintah dorong pelaksanaan PTM perguruan tinggi

Seiring menurunnya kasus COVID-19, Pemerintah mendorong untuk dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas di tingkat perguruan tinggi, terutama di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level satu sampai tiga, dengan menerapkan pro

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk tingkat perguruan tinggi seiring dengan penurunan kasus COVID-19, kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Islam Malang (Unisma) secara virtual dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Senin.

"Seiring menurunnya kasus COVID-19, Pemerintah mendorong untuk dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas di tingkat perguruan tinggi, terutama di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level satu sampai tiga, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Wapres harap daerah-daerah segera turun level PPKM

Krisis pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan melakukan adaptasi kebiasaan normal baru dan tetap beraktivitas sesuai protokol kesehatan, kata Wapres.

"Pandemi COVID-19 mengharuskan kita melakukan adaptasi untuk tetap beraktivitas dan bekerja, tetap sehat dan produktif," tukasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas tersebut, Wapres meminta seluruh anggota komunitas akademik di Unisma, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa, sudah melaksanakan vaksin COVID-19.

"Saya meminta agar seluruh civitas akademika Unisma sudah divaksin pada saat penyelenggaraan PTM dan dalam kondisi sehat," tegasnya.

Pemerintah juga meningkatkan program vaksinasi COVID-19 sebagai upaya memutus rantai penyebaran dengan membentuk kekebalan komunal atau herd immunity.

Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh keluarga Unisma untuk mendorong pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dengan berperan aktif dalam menyukseskan program Pemerintah tersebut.

"Semoga dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat PTM di Unisma dapat berjalan dengan aman dan lancar serta tidak menimbulkan klaster penularan baru," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah beri perhatian khusus untuk tingkatkan kesejahteraan petani
Baca juga: Wapres: Kriteria SDM unggul harus jadi "tagline" nasionalisme