Kemarin, panggilan video Presiden hingga penyelesaian polemik TWK KPK

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (5/9) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Presiden melakukan panggilan video dengan atlet Paralimpiade Tokyo 2020 hingga desakan penyelesaian polemik TWK pegawai KPK.

Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya

1. Presiden lakukan panggilan video dengan atlet Paralimpiade Tokyo 2020

Presiden RI Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada para atlet nasional peraih medali emas Paralimpiade Tokyo 2020 melalui panggilan video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Presiden yang mengenakan kaus putih lengan panjang mengawali panggilan video tersebut dengan menyapa tiga atlet parabulu tangkis peraih medali emas Leani Ratri Oktila, Khalimatus Sadiyah Sukohandoko (Alim), dan Hary Susanto.

Selengkapnya di sini

2. AJI sarankan Presiden Jokowi selesaikan polemik TWK pengawai KPK

Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu, mengatakan tiga desakan kepada presiden itu, yakni Presiden Jokowi harus berpegang teguh pada komitmen awal dan membuktikannya dengan sikap konkret menengahi polemik TWK pegawai KPK.

Selengkapnya di sini

3. KPI temukan 920 potensi pelanggaran lembaga penyiaran selama 2020

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan sepanjang 2020 menemukan sebanyak 920 potensi pelanggaran oleh lembaga penyiaran di dalam negeri.

"Dari total 920 potensi pelanggaran tersebut, berasal dari 306 program siaran yang ditayangkan di Indonesia," kata anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat Hardly Stefano Periella di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu malam.

Selengkapnya di sini

4. Wakil Ketua MPR dukung KPI awasi lembaga penyiaran rawat nasionalisme

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah memberikan dukungan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi lembaga penyiaran di Indonesia dalam upaya merawat nasionalisme.

Melalui sambungan video kepada para peserta PressCamp KPI di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu malam, Ahmad mengatakan bahwa pengawasan tersebut diperlukan guna mengembalikan tugas utama lembaga penyiaran untuk menjaga Pancasila dan merawat nasionalisme.

Selengkapnya di sini

5. F-PPP dorong pemerintah alokasikan dana abadi pesantren

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana abadi pesantren pada tahun anggaran 2022 yang berasal dari dana abadi pendidikan.

"Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas RUU APBN 2022 di Badan Anggaran. Oleh karena itu, kami mendorong dimasukkannya dana abadi pesantren pada tahun 2022 yang diambilkan dari dana abadi pendidikan," kata Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini