Bali Jadi Ikon Dialog Demokrasi Antarbangsa

Nusa Dua (ANTARA News) - Aristoteles boleh jadi mencetuskan ide mengenai sistem pemerintahan demokrasi di tanah Yunani, namun sejak tiga tahun lalu demokrasi membumi di Pulau Dewata, Bali, melalui Forum Demokrasi Bali (BDF).

Berawal dari ide untuk menggagas sebuah ajang tukar pikiran dan pengalaman mengenai demokrasi, Pemerintah Indonesia menggelar BDF di ujung 2008.

Bertempat di pulau seribu pura itu, bersama dengan Australia, Indonesia menjadi ketua bersama BDF I. Dan kemudian berturut-turut adalah BDF II yang digelar pada 2009 bersama Jepang dan BDF III pada 9-10 Desember 2010 bersama dengan Korea Selatan.

Tiga tahun sukses menggelar ajang diskusi demokrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis BDF akan semakin berkembang dan menjadi ikon bagi dialog antarbangsa untuk mengembangkan nilai dan praktik demokrasi.

"Saya sendiri optimis forum ini semakin berkembang menjadi satu ikon bagi dialog antarbangsa dan negara dalam mengembangkan nilai dan praktik demokrasi," ujar Presiden saat memberikan pernyataan pers bersama Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak sebagai :"Chairman" dan "Co-Chairman" BDF ke-3 di Nusa Dua, Bali.

Ia mengungkapkan kegembiraannya karena peserta BDF semakin bertambah dari tahun ke tahun. BDF III yang bertema "Demokrasi Untuk Peningkatan Perdamaian dan Stabilitas" diikuti 71 negara dan peninjau, atau meningkat dibandingkan kali pertama digelar pada 2008 yakni sekitar 40 negara dan peninjau, dan 48 negara dan peninjau pada 2009.

Presiden pun berharap jumlah peserta yang semakin bertambah dapat memperoleh manfaat yang nyata dari penyelenggaraan BDF yang digagas olehnya itu. BDF, jelas dia, tidak dirancang sebagai forum untuk mendikte atau menilai pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Harapan Yudhoyono memperoleh jawaban dari sejumlah kepala negara atau menteri luar negeri negara sahabat yang hadir dalam BDF III dan mengemukakan apresiasinya pada Indonesia atas keberhasilannya menyelenggarakan BDF.

Sebut saja Presiden Lee Myung-Bak yang mengakui signifikansi BDF untuk perkembangan kehidupan demokrasi di kawasan Asia setelah ia hadir dan bertindak sebagai co-chair dalam forum tersebut.

"Harapan saya, negara-negara lain di Asia akan mendapatkan komunikasi berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka untuk memajukan demokrasi," ujarnya. Ia juga memuji kemajuan kehidupan demokrasi di Indonesia sehingga dinilai tepat untuk menjadi penyelengara BDF.

Kemudian Menlu India Srimari Preneet Kaur mengatakan bahwa BDF telah menjadi suatu forum rutin di kalender negara-negara demokrasi di Asia dan di penjuru dunia sedangkan Menlu Iran Manoucher Mottaki yang menyambut baik diinisiasinya BDF sebagai ajang dialog demokrasi.

Keberagaman Demokrasi

Secara sederhana demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kini, ribuan tahun setelah buah pemikiran filsuf ternama Yunani itu dicetuskan, demokrasi telah menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.

Sekalipun digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia, tingkat pelaksanaan dan penjabaran nilai-nilai demokrasi berbeda satu sama lain oleh karena adanya perbedaan budaya, peradaban, ras, etnis, agama dan lain-lain. Dan pada akhirnya boleh jadi setiap negara di seluruh penjuru dunia ini memiliki versi masing-masing dari demokrasi.

"Demokrasi adalah sebuah proses evolusi sejarah. Dari sudut pandang sejarah membutuhkan waktu lama untuk setiap negara mencari jalan pembangunan yang paling sesuai dengan kondisinya, yang tentu saja tidak dapat dicapai dalam satu malam," kata Mottaki.

Sementara setiap negara dapat saling belajar pengalaman masing-masing, kata dia, jelas jika tidak ada satupun negara yang memiliki suatu sistem yang sempurna untuk semua karena setiap negara membangunnya berdasar kondisi-kondisi tertentu.

Oleh karena itu, menurut dia, setiap negara memiliki hak penuh guna menentukan dengan merdeka sistem politik dan jalan pembangunannya. "Dan yang lain seharusnya menghormati pilihan itu."

Mottaki menegaskan bahwa setiap upaya untuk memaksakan sistem ke negara atau individu lain tidak hanya berpeluang pada kegagalan tetapi juga menyengsarakan rakyat.

Sementara itu Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa demokrasi sendiri tidak cukup membawa kemajuan kehidupan suatu bangsa melainkan harus mencakup faktor-faktor lain seperti aturan hukum dan kerja keras agar suatu negara bisa mencapai kemajuan.

"Demokrasi itu sendiri tidak ada model yang tunggal, banyak varian, tetapi yang jelas ada universal values dan spirit dari demokrasi itu sendiri," ujar Presiden.

Karena itu, lanjut dia, forum seperti BDF untuk berdialog dan berbagi pengalaman dalam berdemokrasi amat penting guna memperkaya pengetahuan negara-negara kawasan Asia.

Dalam upaya memperkaya pengetahuan negara-negara peserta BDF, Menteri Luar Negeri India Srimari Preneet Kaur yang mewakili negerinya berbagi pengalaman sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia menekankan jika demokrasi, perdamaian dan stabilitas tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sosial.

Kaur menilai perdamaian, stabilitas, bebas dari rasa takut dan kemiskinan adalah kebutuhan rakyat dan pemerintah yang demokratis tidak akan mengabaikan kebutuhan rakyatnya.

Nilai penting peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat juga disampaikan oleh Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. Sementara itu Presiden Lee Myung-bak justru menjelaskan bahwa demokrasi telah membawa negerinya menjadi suatu negara yang lebih sejahtera dibandingkan dengan tetangganya di Semenanjung Korea.

Pada kesempatan itu sejumlah negara juga mengemukakan tantangan dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi antara lain Menlu Bangladesh Dipu Moni yang memaparkan keteguhan rakyat Banglades dalam memperjuangkan demokrasi sekalipun dihadang oleh beberapa kali kudeta militer dan pembunuhan tokoh politik.

Sedangkan Menlu Palestina Riad Al-Malki menggarisbawahi mengenai masih adanya standar ganda negara-negara demokrasi. Ia merujuk pada macetnya perundingan langsung Israel-Palestina serta terus berlangsungnya pendudukan Palestina oleh Israel yang melanggar nilai-nilai demokrasi.

Pada akhirnya demokrasi memang salah satu proses atau sarana untuk mencapai tujuan yaitu kehidupan yang lebih baik. Dan sebagai sarana, demokrasi bisa jadi memiliki beragam bentuk. Namun nilai-nilai dasar demokrasi yaitu penghormatan atas hak-hak asasi hendaknya tetaplah menjadi suatu pedoman bagi tegaknya sistem tersebut.(*)
(T.G003*R013*M016*D013/R009)