Pemimpin perlawanan Ahmad Massoud tepis jatuhnya Panjshir

Kami telah bertahan, kami telah melawan

Kabul (ANTARA) - Pemimpin pasukan perlawanan Ahmad Massoud membantah klaim Taliban yang mengatakan bahwa kelompok militan itu berhasil merebut lembah Panjshir di utara Kabul.

"Berita penaklukan Panjshir beredar di media Pakistan. Ini bohong," kata Ahmad Massoud yang memimpin pasukan.

Mantan Wakil Presiden Amrullah Saleh, salah satu pemimpin pasukan oposisi, mengatakan pihaknya belum menyerah.

"Tidak diragukan lagi kami berada dalam situasi yang sulit. Kami berada di bawah invasi oleh Taliban," katanya dalam klip video yang diunggah ke Twitter oleh seorang jurnalis BBC World.

"Kami telah bertahan, kami telah melawan."

Beberapa pemimpin perlawanan lainnya juga menepis laporan jatuhnya Panjshir, di mana ribuan pejuang dari milisi regional dan sisa-sisa pasukan pemerintah lama berkumpul.

Sebelumnya seorang komando Taliban mengatakan "Dengan rahmat Allah SWT, kami mengendalikan seluruh Afghanistan. Para pembuat onar telah dikalahkan dan Panjshir sekarang berada di bawah komando kami,"

Tembakan-tembakan perayaan yang memekakkan telinga bergema di seluruh Kabul dan akun Facebook penuh dengan penyebutan jatuhnya Panjshir.

Ada laporan tentang pertempuran sengit dan korban di lembah Panjshir, yang dibatasi oleh pegunungan.

Sementara itu, para pilot Afghanistan yang dilatih AS yang menerbangkan 46 pesawat militer ke luar negeri sebelum Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus mempertanyakan kapan mereka akan diizinkan meninggalkan kamp Uzbekistan tempat mereka ditahan.

"Kami seperti di penjara," kata seorang pilot kepada Reuters.

Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus setelah kemajuan pesat di Afghanistan.

Pemerintahan baru

Sebelumnya, sumber-sumber Taliban mengatakan pendiri kelompok itu Mullah Abdul Ghani Baradar akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan yang akan segera diumumkan.

Prioritas pemerintahan yang baru untuk mencegah runtuhnya ekonomi yang bergulat dengan kekeringan dan kerusakan akibat konflik 20 tahun yang menewaskan sekitar 240.000 warga Afghanistan sebelum pasukan AS menyelesaikan penarikan penuh pada 30 Agustus.

Afghanistan tidak hanya menghadapi bencana kemanusiaan tetapi juga ancaman terhadap keamanannya dari kelompok militan lainnya, termasuk ISIS.

Baradar akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Omar, dan Sher Mohammad Abbas Stanikzai di posisi senior, kata tiga sumber.

"Semua pemimpin puncak telah tiba di Kabul, di mana persiapan sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan pemerintahan baru," kata seorang pejabat Taliban, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Haibatullah Akhundzada, pemimpin agama tertinggi Taliban, akan fokus pada masalah agama dan pemerintahan, kata sumber Taliban lainnya.

Sementara para pejabat Taliban telah berbicara tentang keinginan untuk membentuk sebuah pemerintahan konsensus, sebuah sumber yang dekat dengan para militan mengatakan bahwa pemerintah sementara hanya akan terdiri dari anggota-anggota Taliban.

Itu akan terdiri dari 25 kementerian, dengan dewan konsultatif, atau syura, dari 12 cendekiawan Muslim, tambah sumber itu.

Juga sedang direncanakan dalam enam hingga delapan bulan adalah majelis akbar, yang mempertemukan perwakilan dari seluruh masyarakat Afghanistan untuk membahas konstitusi dan struktur pemerintahan masa depan, kata sumber itu.

Tanpa bantuan yang telah menopang negara selama bertahun-tahun, Taliban akan kesulitan mencegah keruntuhan ekonomi.

Kekuatan Barat mengatakan mereka siap untuk terlibat dengan Taliban dan mengirim bantuan kemanusiaan, tetapi pengakuan formal dari pemerintah negara-negara Barat dan bantuan ekonomi yang lebih luas akan bergantung pada tindakan - bukan hanya janji - untuk melindungi hak asasi manusia.

Ketika mereka berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001, Taliban memberlakukan hukuman kekerasan dan melarang perempuan dan gadis yang lebih tua untuk sekolah dan bekerja.

Kali ini, kelompok tersebut telah mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih damai kepada dunia, berjanji untuk melindungi hak asasi manusia dan menghindari balas dendam, meskipun belum menjelaskan aturan sosial apa yang akan ditegakkannya.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara lainnya meragukan jaminan yang disebut Taliban.

Sumber : Reuters