"Seyogyanya rekruitmen pemerintahan di daerah manapun sesuai prinsip undang-undang dasar dipilih secara demokratis, berlaku juga dengan Yogyakarta," katanya seusai diskusi di Akbar Tanjung Institute di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Paku Alam nantinya bisa menjadi kepala daerah, namun bukan kepala pemerintahan. Selain itu, Sultan juga dapat berpartisipasi dalam rekruitmen kepala pemerintahan.
"Misalnya, sebelum mencalonkan diri, para calon gubernur meminta persetujuan dari Sultan. Selain itu, setelah terpilih, juga harus lapor dan minta restu Sultan," katanya.
Menurut dia, keistimewaan Yogyakarta berbeda dengan Jakarta, karena sebagai ibukota negara dimungkinkan memiliki keistimewan tertentu, misalnya penunjukan walikota.
Menurut dia, walikota di Jakarta sebenarnya berbeda dengan walikota di daerah lain.
(ANT/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
