Presiden: Demokrasi Indonesia Hasilkan Stabilitas Politik Signifikan

Nusa Dua (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, demokrasi di Indonesia yang berkembang selama sepuluh tahun terakhir telah menghasilkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan.

Dalam sambutannya pada pembukaan Bali Democracy Forum ke-3 di Nusa Dua, Kamis, Presiden membeberkan tiga hal penting yang diperoleh Indonesia dari dinamika berdemokrasi selama sepuluh tahun terakhir sejak reformasi pada 1998.

"Pertama, demokrasi memberikan ruang bagi seluruh elemen bangsa untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan dengan cara damai," ujarnya.

Kedua, lanjut Presiden, alam demokrasi memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya sesuai aturan yang berlaku.

"Demokrasi membuka peluang kepada siapa pun untuk berbicara dan berpendapat sesuai koridor dan kesepakatan bersama. Demokrasi merupakan sarana untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa," katanya.

Hal ketiga, menurut Presiden, alam demokrasi menuntut berfungsinya secara efektif seluruh pilar demokrasi seperti perangkat hukum yang berfungsi efektif, keseimbangan antara peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, penegakan hukum yang konsisten, dan kebebasan yang bergandengan dengan aturan hukum.

Seluruh pilar dan elemen itu, kata Kepala Negara, dapat memastikan terpeliharanya kehidupan bernegara yang demokratis, damai, dan stabil.

Presiden dalam pembukaan BDF bertajuk "Demokrasi untuk Peningkatan Perdamaian dan Stabilitas" yang dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, serta sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah itu menceritakan pengalaman Indonesia menuju demokrasi selama sepuluh tahun terakhir.

Presiden menyebutkan karena menerapkan nilai-nilai demokrasi kini kepala daerah dan kepala negara beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat dengan daerah yang terdesentralisasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Karena demokrasi pula, Indonesia bisa menyelesaikan konflik Aceh secara damai dengan menerapkan penyelesaian saling menguntungkan (win-win solution) dan juga membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan dengan Timor Leste.

Bahkan, Presiden mengatakan Indonesia pun menangani masalah terorisme dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Terorisme adalah kejahatan yang extra ordinary, karenanya harus dicegah dan diberantas. Namun, upaya penanggulangan terorisme ini tidak boleh meniadakan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak kebebasan individu," demikian Kepala Negara.
(T.D013/A041/P003)