Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Darmaningtyas mengatakan pemerintah sebaiknya mulai melonggarkan operasional transportasi umum seiring tren kasus aktif COVID-19 di Jawa-Bali yang sedang menurun.

"Layanan transportasi dua tahun terakhir ini sudah merosot, sebaiknya mulai dibuka kembali agar para pengusaha sektor transportasi tidak semakin terpuruk. Apalagi kasus aktif mulai terkendali dan vaksinasi juga telah berjalan," katanya kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Selain pelonggaran operasional tersebut, Darmaningtyas juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pengusaha transportasi umum dengan sejumlah insentif.

Menurut dia, para pengusaha transportasi umum swasta saat ini sangat kesulitan dari sisi keuangan jika pemerintah tidak memberikan semacam subsidi atau relaksasi kredit bagi mereka.

Baca juga: Pengamat: Fasilitas pendukung transportasi disabilitas masih minim

Paling tidak, kata dia, pemerintah tidak menghambat pergerakan calon penumpang dengan aturan-aturan yang berlebihan.

"Sebaiknya diberi kelonggaran untuk beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya angkutan penumpang. Dan juga diberi insentif, karena kalau tidak maka sektor ini akan sulit pulih seperti sebelum pandemi," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pandemi COVID-19 dapat menjadi endemi pada tahun 2022. Kondisi pandemi akan berubah menjadi endemi bila COVID-19 dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di Indonesia.

Untuk ini, pemerintah terus memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, mempercepat vaksinasi, dan menggencarkan tracing, testing, dan treatment bagi para pasien COVID-19.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali diperpanjang, syarat transportasi tidak berubah

Baca juga: Pengamat: Penurunan harga tes PCR ringankan sektor transportasi

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2021