Kepala BMKG minta Pemprov Maluku kaji cepat konstruksi RSUP Leimena

Kalau belum tahan gempa, segera lakukan rekayasa

Ambon (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta pemerintah provinsi Maluku segera melakukan kajian cepat terhadap konstruksi bangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Johanis Leimena di Desa Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon.

"Saya minta konstruksi dan desainnya dicek kembali apakah sudah tahan gempa tektonik magnitudo 7,5 hingga delapan atau belum," ujar Dwikorita saat pertemuan bersama forkopimda Maluku dan Kota Ambon, di Ambon, Kamis (2/9) malam.

Permintaan itu disampaikan Dwikorita mengingat keberadaan RSUP milik Kementerian Kesehatan berada di ibu kota provinsi Maluku itu berada di zona rawan gempa dan tsunami.

Menurut dia keadaan morfologi pesisir pantai Desa Poka dan Rumah Tiga merupakan kupasan Alluvial yang memungkinkan terjadinya longsoran bawah laut.

Baca juga: Sistem peringatan dini tsunami di Ambon diresmikan empat lembaga resmi

Baca juga: Kepala BMKG tepis mitos negara rawan bencana tak bisa maju

Selain itu, bentang alam sekitar menunjukkan bahwa tanah di lingkungan sekitar RSUP dibangun merupakan tanah urugan dan sedimen serta tidak jauh dari daerah aliran sungai (DAS) yang dapat meningkatkan risiko dampak gempa bumi dan tsunami.

Karena itu dia meminta Pemprov dan Pemkot segera berkoordinasi dengan pihak RSUP untuk melakukan pengecekan apakah konstruksi dan desain bangunannya sudah tahan gempa atau belum.

"Kalau belum tahan gempa, segera lakukan rekayasa terhadap bangunan RSUP sehingga fasilitas kesehatan ini saat terjadi bencana," katanya.

Dia juga meminta Pemprov melibatkan para ahli gempa dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon serta LIPI dan BMKG untuk melakukan penelitian dan kajian konstruksi bangunan RSUP dalam waktu dekat.

"Kajian juga harus menyangkut ketahanan konstruksi bangunan terhadap kemungkinan terjadinya likuefaksi, mengingat pesisir pantai kedua desa di kecamatan Teluk Ambon itu rawan terjadi longsoran bawah laut yang dapat memicu terjadinya gempa dan tsunami.

Dwikorita menambahkan kajian dan pemetaan yang sementara dilakukan di Ambon, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat hingga Sabtu (4/9), bertujuan untuk memperbaharui peta zona rawan gempa dan tsunami di tiga wilayah itu, untuk disusun rencana aksi tanggap darurat bencana serta upaya mitigasi yang akan dilakukan baik dalam skala jangka pendek, menengah dan panjang.

Pelaksana Tugas Sekda Maluku Sadli Ie menegaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk membahas laporan dan masukan Kepala BMKG dengan instansi teknis terkait untuk diputuskan langkah- langkah penanganan.

"Hasil pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan berbagai pihak, keberadaan RSUP ini dapat berdampak besar bagi peningkatan kesehatan masyarakat Maluku di masa mendatang," katanya.

Sekda juga mengungkapkan terima kasih yang mendalam atas kinerja BMKG melakukan kajian cepat untuk memetakan zona rawan gempa dan tsunami di tiga wilayah di Maluku, termasuk rencana aksi jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana di Maluku.

Baca juga: BMKG minta pemda serius atasi perubahan iklim

Baca juga: BMKG perbarui teknologi guna antisipasi iklim ekstrem di Indonesia