Kementerian KKP diminta dukung penuh program nasional di Kepri

Gubernur Kepri juga menyampaikan keluhan masyarakat soal kapal pukat cantrang yang beroperasi di wilayah laut Natuna dan Anambas

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh program yang masuk dalam skala prioritas nasional di wilayahnya.

Menurut Ansar ada beberapa program dan kegiatan nasional di daerah itu yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Antara lain pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun dan Pelabuhan Nusantara di Kabupaten Natuna.

"Kita minta KKP memberikan dukungan penuh, karena salah satu perizinan nantinya juga melibatkan KKP,” kata Ansar Ahmad saat menemui Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono di Jakarta, melalui siaran pers tertulis dari Humas Pemprov Kepri, Kamis (2/9).

Ansar dalam pertemuan itu juga menyampaikan keluhan masyarakat soal kapal pukat cantrang yang beroperasi di wilayah laut Natuna dan Anambas. Ini kerap dikeluhkan masyarakat setempat karena dinilai mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional di dua kabupaten tersebut.

"Kapal pukat cantrang dapat mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal. Selain itu, berpotensi besar merusak ekosistem laut," ucap Ansar.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan penuh terhadap semua program nasional yang akan dilaksanakan di Kepri sejauh untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Tidak ada alasan untuk menghambat sebab pembangunan pelabuhan itu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. KKP tentu akan memberikan dukungan penuh dan Pak Gubernur silakan berkomunikasi dan menghubungi kami kalau ada hal-hal yang perlu penyelesaian cepat dari KKP,” jelas Wahyu Trenggono dalam siaran pers tersebut.

Wahyu Trenggono juga menyampaikan saat ini di KKP ada beberapa program nasional yang harus dikejar demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Program tersebut di antaranya peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dari sumber daya alam perikanan, pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

“Program-program KKP ini juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar bisa sukses dan berjalan dengan baik,” katanya.

Khusus mengenai persoalan kapal pukat cantrang, pihaknya tengah menyusun sebuah formulasi bagaimana aktivitas cantrang justru jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan setempat.

KKP telah membuat kebijakan agar hasil tangkapan kapal pukat cantrang, pemasarannya dilakukan di daerah tersebut dan tenaga kerja yang dilibatkan sebagian besar harus masyarakat nelayan setempat.

“Kita juga akan memperketat pengawasan sehingga kapal pukat cantrang tidak menangkap ikan di bawah 30 mil dari pantai yang merupakan daerah tangkapan nelayan tradisional,” katanya menegaskan.