Indonesia Ditunjuk Jadi Fasilitator KTT Iklim

Cancun-Meksiko (ANTARA News) - Indonesia ditunjuk menjadi salah satu fasilitator untuk melobi negara-negara peserta dalam hal mitigasi dan MRV perubahan iklim dalam negosiasi KTT (COP) ke-16 Perubahan Iklim dari UNFCCC di Cancun, Meksiko.

"Harus disyukuri bersama, bahwa Presiden COP-16 (Patricia Espinosa) telah memberi kepercayaan kepada Indonesia, bersama beberapa menteri strategis negara-negara lain, untuk menjadi fasilitator negosiasi dalam pencarian titik temu antara negara-negara kunci," kata Ketua Delegasi RI (Delri), Rachmat Witoelar di Cancun, Meksiko, Selasa.

Tindakan ini dilakukan karena dirasakan oleh Presiden COP ada kecenderungan kuat negosiasi COP akan macet, tambahnya.

Presiden COP-16, Patricia Espinosa, secara eksplisit meminta bantuan para fasilitator, untuk memfasilitasi kemajuan negosiasi dalam beberapa isu mengenai mitigasi dan MRV (Measurement, Reporting, and Verification).

Delegasi RI melihat penunjukan sebagai fasilitas menjadi penegasan pengakuan dunia kepada peran Indonesia yang mampu melakukan pendekatan konstruktif kepada negara-negara kunci.

Sampai hari ketujuh, negosiasi sendiri berjalan alot dan terjadi dinamika seperti pernyataan Jepang dan Rusia yang menolak melanjutkan komitmen penurunan emisi dalam Protokol Kyoto.

Isu-isu lain yang masih menjalani perdebatan antara lain adalah pendanaan dengan negosiasi soal pendanaan jalur cepat (fast-track financing), pembiayaan jangka panjang dan pembentukan badan pendanaan baru (a new fund) di bawah mekanisme Badan PBB untuk Perubahan IKlim (UNFCCC).

Visi bersama (shared vision) juga menjadi topik yang banyak didiskusikan, terutama mengingat pentingnya hal ini dalam memformulasikan suatu kesepakatan bersama yang visioner dalam jangka panjang.

Delegasi RI melihat pembicaraan tentang mitigasi lebih banyak membicarakan soal diferensiasi dan ruang lingkup komitmen mitigasi negara maju, serta aksi mitigasi negara berkembang sebagaimana termaktub dalam Bali Action Plan (BAP).

Beberapa negara berkembang juga menyuarakan pendapat mereka soal definisi kerentanan (vulnerability) dalam BAP yang masih belum mewadahi segenap kemungkinan kerentanan iklim yang ada.

Delegasi RI mendukung penuh posisi bahwa semua negara pada hakekatnya rentan dalam menghadapi perubahan iklim.

"Relevansi hal ini mudah terlihat dalam situasi domestik kita akhir-akhir ini yang berulang kali dilanda peristiwa cuaca ekstrem seperti tsunami dan banjir," kata Rachmat.

Adapun keterlibatan para menteri yang hadir terwujud dalam usaha bersama untuk mencari kompromi politis yang nantinya akan dimanifestasikan dalam draft teks negosiasi kedua jalur tersebut.(*)

N006/Z003