Ketua Asosiasi Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumbawa Barat Iwan Irawan di Taliwang, Selasa mengatakan, Himpuna Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sumbawa Barat dan Asosiasi BPD mendorong upaya pemerintah mendapatkan sisa saham tersebut tanpa melalui konsorsium perusahaan patungan yang dibentuk tiga pemerintah daerah sebelumnya.
"Kami mengharapkan PT Daerah Maju Bersaing tidak lagi digunakan dalam pembelikan saham itu. Kami mendorong pemerintah dan DPRD untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain selain mitra sebelumnya," katanya.
Asosiasi BPD Sumbawa Barat menyatakan yakin pemerintah setempat bisa mendapatkan sumber pembiayaan lain secara mandiri tanpa melalui mekanisme bisnis yang berbelit-belit dan diduga tidak transparan .
Ketua HMI Cabang Sumbawa Barat Martha Dinata dalam siaran persnya menyebutkan pemerintah Sumbawa Barat mutlak mengupayakan mendapatkan saham Newmont itu.
Apalagi,katanya, divestasi tahun 2006-2009, belum memberikan keuntungan signifikan kepada pemerintah dan rakyat Sumbawa Barat sebagaimana dijanjikan sebelumnya.
"Kami menduga proses kepemilikan 24 persen saham oleh PT Multi Daerah Bersaing tidak sesuai dengan semangat awal yakni hak tiga persen saham untuk kita. Kerjasama pemerintah dan PT MDB justru menguntungkan kepentingan bisnis sekelompok elit saja, karena sejak awal tidak transparan," katanya.
HMI Cabang Sumbawa Barat juga menuntut Komisi II DPRD setempat untuk membuktikan janji mereka bahwa persoalan divestasi segera dituntaskan sebagimana komitmen awal.
"Kami mendesak Komisi II PRD Sumbawa Barta bersikap transparan, sudah sejauh mana pengusutan divestasi ini tersebut. Kami menduga semangat komisi itu mulai kendur, atau kemungkinan telah disusupi kepentingan lain," ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Sumbawa Barta mengaku baru menerima hasil pembagian deviden 24 persen saham PT NNT melalui PT DMB senilai Rp12 miliar. (*)
ANT/M025
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
