CIPS sarankan pemerintah gandeng swasta pasok dan distribusi vaksin

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Center for Indonesian Policy Study (CIPS) Andree Surianta menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah menggandeng pihak swasta untuk pasokan baik itu produksi sendiri atau membeli dari luar negeri serta dalam sistem distribusi vaksin khususnya penyediaan rantai dingin.

"Kami berharap pemerintah dalam jangka menengah dan panjang perlu ekspansi kapasitas, dan diversifikasi. Karena kita perlu vaksin ini, bukan hanya COVID-19 tapi vaksin lain juga tidak bisa terus menerus bergantung pada satu produsen," kata Andree dalam webinar "Bagaimana Sektor Swasta Dapat Mendukung Pemerintah Dalam Meningkatkan Akses Vaksin COVID-19" di Jakarta, Kamis.

Dia menyarankan agar Kementerian Investasi bisa bekerja sama dengan swasta di bidang farmasi untuk memahami hambatan investasi yang perlu dikurangi agar dunia usaha lebih mudah dalam membuat pabrik farmasi dan vaksin di Indonesia.

Selain itu, Andree juga menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan swasta dalam pemerataan distribusi vaksin. "Lirik inovasi swasta untuk pemerataan distribusi. Vaksinasi ke pelosok masih sulit sampai saat ini, rantai dingin masih tidak tersedia," katanya.

Untuk memperbaiki hambatan distribusi vaksin, lanjut Andree, juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan jaringan rumah sakit swasta besar yang memiliki kapasitas rantai dingin.

"Yang kami sarankan kalau bisa RS diizinkan mencari vaksin sendiri, membeli dan juga mencari vaksin sendiri tidak perlu bergantung pada pemerintah. Ini sedikit banyak membantu RS dalam menyiapkan supply chain mereka kalau dibutuhkan untuk masyarakat umum," kata dia.

Sebelumnya pihak swasta juga mengadakan program Vaksinasi Gotong Royong untuk membantu pemerintah dalam cakupan vaksinasi untuk warga Indonesia. Namun menurut Andree program tersebut terlalu Jakartasentris dikarenakan sebagian besar perusahaan berada di Ibu Kota.