Dirjen Otda apresiasi pemberitaan perilaku tidak baik kepala daerah

Kritik dalam nuansa demokrasi adalah vitamin pemerintah untuk terus memperbaiki diri.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik memberikan apresiasi kepada media yang memberitakan perilaku tidak baik kepala daerah.

"Kami sangat apresiasi media yang terus memberitakan perilaku-perilaku tidak baik karena merupakan sanksi yang luar biasa bagi mereka yang melakukan," kata Akmal Malik dalam diskusi publik bertajuk Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 di Jakarta, Kamis.

Menurut Akmal, pemberitaan-pemberitaan tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat sipil, khususnya media, juga melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan masing-masing kepala daerah.

"Kita prihatin dan geram dengan kepala daerah yang seperti ini. Pembinaan yang kami lakukan tidak tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dibuat," ucapnya.

Oleh karena itu, apabila terdapat kebijakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan dalam menjalankan pemerintahan, lanjut dia, pemberitaan dapat menjadi sanksi bagi pelaku sekaligus menjadi pengingat untuk kepala daerah lainnya.

Apalagi, terkait dengan isu kepala daerah yang memungut bayaran untuk bantuan sosial, mengedepankan kepentingan kelompok untuk distribusi bantuan sosial, atau melakukan pengadaan yang tidak perlu. Kebijakan-kebijakan tersebut, kata Akmal Malik, harus menjadi perhatian bersama.

"Kalau kami memberikan sanksi, paling hanya teguran. Sudah sangat banyak teguran yang kami berikan kepada kepala daerah," ucapnya.

Melakukan pemberhentian pun, kata Akmal, tidak dapat dilakukan oleh Kemendagri. Hal tersebut dikarenakan pada kepala daerah dipilih secara demokratis oleh masyarakatnya.

Berangkat dari hal tersebut, dia berpendapat bahwa memberikan sanksi melalui pemberitaan merupakan sanksi yang luar biasa.

Akmal mengatakan bahwa pemberitaan terkait dengan perilaku tidak baik kepala daerah dan kritik-kritik yang disampaikan kepada pemerintah menjadi timbal balik dari masyarakat agar pemerintah dapat memperbaiki diri.

"Kritik dalam nuansa demokrasi adalah vitamin pemerintah untuk terus memperbaiki diri," kata Akmal Malik.

Meskipun demikian, dia juga mengingatkan agar media tidak serta-merta mengakibatkan publik melupakan bahwa masih terdapat pemimpin-pemimpin daerah yang berkelakuan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakatnya.

Akmal menegaskan bahwa tidak seluruh pemimpin buruk, atau masih terdapat kepala-kepala daerah yang menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya untuk meloloskan Indonesia dari situasi pandemi COVID-19.

"Kita bersama-sama masih punya orang-orang baik yang bekerja untuk membenahi republik ini," tutur Akmal.

Baca juga: KPK tahan Bupati Probolinggo