Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan, Indonesia hanya ingin melihat Afghanistan menjadi negara yang damai, stabil, dan makmur, yang disampaikan saat dia bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada 26 Agustus lalu.
"Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan damai, stabil, dan makmur," kata dia, saat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan pertemuan dia dengan perwakilan Taliban dalam rangka menyampaikan pesan Indonesia bagi Afghanistan setelah kelompok itu merebut kekuasaan.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi kinerja pemerintah evakuasi WNI di Afghanistan
Menurut dia, ada tiga poin yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, pertama, pentingnya pembentukan pemerintah yang inklusif di Afghanistan.
Ia menjelaskan poin kedua, harus ada jaminan Afghanistan tidak dijadikan sebagai tempat latihan bagi aktivitas kelompok teroris yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia; dan ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
"Pertemuan tersebut kami sengaja gunakan untuk window opportunity atau kesempatan yang masih terbuka untuk menyampaikan pesan dan harapan Indonesia terhadap Afghanistan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak Taliban menyampaikan komitmennya utnuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.
Baca juga: Pengamat nilai Gerakan Non-Blok harus ditinjau ulang
Selain itu menurut dia, Taliban menyampaikan akan menunjuk pejabat sementara di beberapa posisi, di antaranya menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan, kepala intelijen, bubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan wali kota Kabul.
"Mereka (Taliban) katakan penunjukan tersebut hanya sementara sambil berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif," katanya.
Ia menjelaskan, saat dia ke ke Doha, Qatar, da juga melakukan pertemuan terpisah dengan menteri luar negeri Qatar dan utusan khusus presiden Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan.
Baca juga: Kemlu RI upayakan pemulangan ABK WNI usai terima laporan penelantaran
Langkah itu, menurut dia, perlu dilakukan untuk mendapatkan catatan komparasi terkait situasi di Afghanistan agar memudahkan pengambilan keputusan bagi Indonesia ke depannya.
"Kunjungan singkat kami ke Doha tersebut berlangsung kurang dari 24 jam, antara lain untuk 'compare note' situasi Afghanistan dan proyeksi kedepan sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan," ujarnya.
Rapat Kerja Komisi I DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono, dengan agenda, pertama, pembahasan laporan keuangan Kemterian Luar Negeri APBN TA 2020; kedua, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga Kementerian Luar Negeri TA 2022; dan ketiga program prioritas nasional dan prioritas Kementerian Luar Negeri 2022.
Baca juga: Islah Bahrawi: Taliban persoalan politik kekuasaan bukan agama Islam
Rapat itu berlangsung tertutup saat agenda pendalaman hasil paparan yang disampaikan Marsudi dan sekeretaris jenderal Kementerian Luar Negeri.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
