Bekasi (ANTARA News) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan bahwa inventarisasi dan penilaian aset tarkait PT Kereta Api dan aset yang ada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai.

Usai peresmian pendirian Asosiasi Profesi Penilai Pemerintah di Bekasi Jawa Barat, Senin, Hariyanto menyebutkan, penilaian terhadap aset di dua instansi itu belum selesai karena mencakup nilai aset yang cukup besar.

"Aset di KA mencakup misalnya tanah yang cukup panjang dan luas di seluruh Indonesia," katanya.

Demikian juga dengan aset-aset yang dikelola satuan kerja di bawah Kementerian PU seperti berupa waduk atau bendungan.

"Tidak mudah melakukan penilaian terhadap waduk yang luas dan tingkat teknologi yang canggih dan kompleks. Ini perlu kecermatan dan kehati-hatian," katanya.

Ketika ditanya berapa nilai aset negara yang sudah selesai dilakukan penilaian, Hadiyanto mengatakan, tidak hafal persis angkanya.

"Harus tepat menyebutkannya, saya tidak bawa angkanya, tapi yang pencapaian lebih dari 99 persen itu mencakup aset dar 22.000 satuan kerja di 78 kementerian dan lembaga," jelasnya.

Sementara itu mengenai pelaksanaan lelang terhadap aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Hadiyanto mengatakan, sejumlah aset belum dilelang hingga saat ini.

"Misalnya aset eks BPPN di Kelapa Gading, saat ini sedang dilakukan penilaian," kata Hadiyanto.

(A039/B012/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010