Pemerintah Terima "Bonus Tandatangan" 3,5 juta Dolar

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menerima bonus tandatangan (signature bonus) sebesar 3,5 juta dolar AS atas tiga kontrak pengelolaan wilayah kerja migas dengan nilai total investasi 27,7 juta dolar AS.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo menyampaikan hal itu saat mengumumkan pemenang lelang reguler wilayah migas tahap pertama 2010 di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Evita mengatakan, pemenang lelang reguler tahap pertama 2010 untuk wilayah kerja Sokang adalah Ephindo Oil and Gas Holding Inc. sementara wilayah kerja Sokang Selatan dimenangkan Konsorsium Lundin Oil and Gas B.V-Salamander Energy (Indonesia) Ltd dan Wokam II oleh Murphy Overseas Ventures Inc.

Menurut dia, komitmen pasti eksplorasi dari tiga pemenang lelang wilayah kerja migas tersebut untuk tiga tahun masa eksplorasi antara lain meliputi studi geologi dan geofisika sebesar 1,45 juta dolar AS dan survei seismik 2D sepanjang 3.200 klometer sebesar 4,5 juta dolar AS.

Selain itu, survei seismik 3D seluas 1.100 kilometer persegi sebesar 14,5 juta dolar AS dan pemboran satu sumur sebesar tujuh juta dolar AS.

"Kami harapkan pemenang tender bekerja keras karena target kami tandatangan sudah bisa dilakukan 10 Desember mendatang," katanya.

Ia juga menjelaskan, pada lelang wilayah kerja migas tahap pertama 2010 pemerintah menawarkan 14 wilayah kerja migas.

Wilayah kerja yang ditawarkan terdiri atas blok Sokang, Sokang Selatan, Baronang Tenggara, Nias, Selat Sunda II, Selat Sunda III dan Selat Sunda IV, Kangean Selatan I, Kangean Selatan II, Makassar Barat Daya, Bone Utara, Wokam I, dan Wokam II.

"Pada awal tender kami berbesar hati karena banyak yang ambil dokumen, tapi ternyata hanya dokumennya saja yang banyak terjual, tidak banyak yang jadi kontrak," katanya.

Ia mengatakan, hal itu antara lain terjadi karena data pendukung yang tersedia belum mencukupi bagi investor untuk mengambil keputusan.

"Ini menjadi introspeksi bagi pemerintah, selanjutnya data harus diperbaiki baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu isu tentang aktivitas anak krakatau mungkin juga mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan," katanya.(*)

M035/S004