Sleman (ANTARA News) - Ratusan warga Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang ternaknya mati akibat bencana letusan Gunung Merapi, Senin berunjuk rasa di Komplek Pemerintah Kabupaten Sleman menuntut dipenuhinya janji penggantian ternak mereka.
Ratusan warga yang didominasi pria tersebut datang ke Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menumpang 17 truk dan dua mobil bak terbuka.
Koordinator aksi Pardjo mengatakan, para korban bencana Merapi ini kecewa karena pemerintah belum juga mengganti ternaknya padahal sebelumnya pemerintah telah berjanji mengganti ternak mereka yang mati akibat bencana Merapi.
"Pemerintah pusat ternyata memberi janji tanpa bukti nyata, dulu janjnya pemerintah akan membeli ternak, baik yang hidup maupun yang mati namun kenyataanya sampai saat ini tidak ada kepastian," katanya.
Menurut dia, warga juga kecewa karena informasi terakhir justru ternak yang mati akhirnya tidak jadi dibeli, tetapi diganti dengan ternak hidup.
Ia mengatakan, warga peternak di lereng Merapi kini sudah tidak memiliki kandang sehingga diharapkan pemerintah untuk menepati janji dan tetap membeli ternak yang mati.
"Kami hanya ingin janji yang telah diucapkan pemerintah ditepati, jangan hanya terkesan janji tersebut hanya untuk `ngeyem-yemi` (menghibur hati), kami minta ganti ternak yang mati dengan uang, kami sudah tidak memiliki kandang," katanya.
Ratusan warga ini ditemui Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu dan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Riyadi Martoyo.
Yuni Satia berharap warga tetap tabah dan bersabar, dan pihaknya mendukung sepenuhnya apa yang menjadi harapan warga.
"Kebijakan tersebut ada di tangan pusat, sejauh ini kami masih negosiasi dan apa yang menjadi kegelisahan warga, sudah kami sampaikan semuanya," katanya.
Selain itu, warga juga minta agar proses pembuatan "shelter" atau rumah hunian sementara dapat segera selesai karena saat ini sebagian besar warga sudah tidak punya rumah lagi akibat terkena erupsi Merapi.
Setelah menggelar aksi tersebut ratusan warga kemudian menuju ke kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kepatihan, DPRD DIY serta kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk melakukan hal yang sama.(*)
V001/A035/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010