Mendes: Gernas BBI harus disertai peningkatan kualitas dan daya saing

tersedia 86 konten pelatihan pada situs BBI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) harus disertai dengan peningkatan kualitas dan daya saing.

"Peningkatan kualitas dan daya saing adalah kata kunci dalam kompetisi," ujar Mendes PDTT dalam sambutan peluncuran Gernas BBI Kalimantan Timur bertema "GO BORNEO" dipantau via daring di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dua gerakan itu harus dilakukan secara bersamaan melalui pengembangan ekosistem dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar dan mencintai negeri.

"Kecintaan 277 juta rakyat Indonesia terhadap produk dalam negeri adalah salah satu kunci dari Gernas BBI," ujar Gus Hakim, demikian ia biasa disapa.

Menurut dia, dengan kecintaan rakyat Indonesia terhadap produk dalam negeri, tidak hanya akan mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia, tetapi juga berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.

"Ketika seluruh warga Indonesia secara bersama-sama memproduksi dan mengkonsumsi serta memanfaatkan semua produk-produk yang kita hasilkan sendiri, maka seluruh urusan perekonomian di Indonesia pasti akan selesai," kata Gus Halim.

Sejak Gernas BBI dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 lalu, Gus Halim mengatakan, kegiatan ini telah berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku kreatif UMKM untuk masuk ke platform e-commerce sehingga memperluas pasar.

"Tidak hanya pasar nasional, tetapi hingga ke mancanegara," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga menyampaikan bahwa Gernas BBI dilengkapi dengan edukasi dan pendampingan bagi pelaku kreatif dan UMKM agar mereka benar-benar maju di dalam industri digital.

"Saat ini telah tersedia 86 konten pelatihan pada situs BBI yang dapat diakses oleh pelaku UMKM, BUMDes, dan BUMDesma," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dalam Gernas BBI itu juga terdapat penyaluran modal melalui program digital kreatif UMKM oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp4,2 triliun.

"Dan tentu ini juga bisa diakses oleh BUMDes, dan BUMDesma ketika badan hukumnya sudah disahkan oleh Kemenkumham," paparnya.

Oleh karena itu, ia berharap, pengelola BUMDes, dan BUMDesma se-Indonesia memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk bisa segera mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Kendati demikian, ia mengingatkan, pendirian BUMDes dan BUMDesma tidak boleh menjalankan bisnis yang sama dengan yang sudah dijalankan oleh warga desa.

"Dengan demikian, kehadiran BUMDes dan BUMDesma tidak merugikan masyarakat setempat," ujarnya.