"Penggerak utama industri manufaktur itu adalah pasar dalam negeri. berapa persen sih produk dalam negeri. kalau semua masuk situ, semua bisa kerja, nggak perlu menganggur.Pasar dalam negeri diamankan untuk produk dalam negeri tanpa membedakan siapa pemiliknya," katanya dalam pidato di depan peserta pembukaan muktamar ICMI ke-V di Bogor, Minggu.
Menurut Presiden RI periode 1998-1999 tersebut, kebijakan yang membebaskan impor barang-barang manufaktur mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan sehingga menambah pengangguran.
Untuk itu, menurut dia, diperlukan produk hukum diperlukan produk hukum untuk membantu meningkakan daya saing manufaktur dan mengamankan pasar domestik untuk produk yang diciptakan dalam negeri.
"Ini bukan proteksionisme, tetapi untuk menciptakan lapangan kerja, dalam rangka memperbaiki neraca jam kerja.," katanya.
Ia menjelaskan, selama ini Indonesia sering ditidurkan dengan konsep neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Seolah-olah dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang positif hal itu sudah cukup.
"Itu yang dinamakan ada skenario dari VOC," katanya. VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) adalah Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang dikenal pula dengan sebutan "kompeni" zaman penjajahan Belanda di Nusantara.
Wakil Presiden RI periode 11 Maret hingga 21 Mei 1998 itu mengatakan, neraca perdagangan yang positif saat ini karena ekspor sumber daya alam, sehingga hal ini tidak memberikan nilai tambah bagi sumber daya manusia Indonesia. Sementara impor Indonesia berupa barang industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja.
Padahal, menurut Habibie, selain neraca perdagangan dan pembayaran, yang penting adalah neraca jam kerja. Indonesia hingga saat ini mengalami defisit dalam neraca jam kerja. Hal ini karena barang-barang impor Indonesia berupa barang manufaktur yang memberikan nilai tambah.
Ia mencontohkan impor mobil, sehingga Indonesia membiayai para pekerja mobil di luar negeri. "Mobil yang anda beli dari merek apapun yang diimpor, anda bayar jam kerjanya di negara asal. Jadi kita nggak bisa impor terus, kita tidak bakal naik-naik," katanya.
Untuk itu, ia meminta, agar segala industri manufaktur yang adad di Indonesia baik itu mikro, kecil, sedang maupun besar diperhatikan.
"Jadi industri manufaktur Obat, jamu, makanan, kerajinan, tekstil, tranportasi baik darat, laut udara, semua harus segera mendapat perhatian," kata mantan Menteri Riset dan Teknologi tersebut.
Menurut dia, industri pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan, industri bangunan, permukiman, jasa perdagangan, perbankan tidak dapat memberikan jam kerja yang sangat dibutuhkan. Namun industri-industri manufaktur akan mamberikan nilai tambah dan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.
(T.M041/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
