"Pertahankan kearifan lokal lokal yang telah dibangun untuk mengatasi konflik sosial pada 1999 dengan hidup dalam jalinan keharmonisan orang basudara (saudara) dibingkai budaya pela dan gandong," kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu ketika dimintai tanggapan ANTARA News terkait maraknya penyebaran SMS dan selebaran provokatif di Ambon, Minggu.
Isi layanan pesan singkat (short message service/SMS) melalui telepon seluler (ponsel) yang beredar berisi perkiraan terjadinya konflik baru dengan sasaran di Pasar Mardika pada 26 November 2010 dan warga Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang mayoritas beragama Islam, memblokir jalan.
Selain itu, SMS juga berisi warga Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang mayoritas penduduknya Kristen, menyimpan amunisi dan warga Kariuw, Pulau Haruku (Maluku Tengah) yang mayoritas beragama Kristen hendak diserang warga desa tetangga yang beragama Islam.
Jusuf Kalla yang transit di bandara internasional Pattimura dalam perjalanan ke Poso, Sulawesi Tengah, menegaskan bahwa jangan mau diadudomba karena akibatnya hanyalah meninggalkan penderitaan berkepanjangan harus dirasakan masyarakat.
"Provokator tidak inginkan Kota Ambon, dan Maluku secara umum, terjamin kestabilitan keamanannya sehingga harus diperangi bersama karena SMS maupun selebaran itu bertujuan memicu emosional untuk mengadudomba masyarakat," ujarnya.
Jusuf Kalla memastikan, konflik sosial tidak mungkin terjadi sekiranya masyarakat tidak terprovokasi untuk diadudomba.
"Jangan lagi mau terjadi konflik sosial di Ambon dan Maluku secara umum karena hidup menderita harus dijalani masyarakat. Bahkan, orang - orang terkasih yang tidak berdosa harus meninggal, termasuk rumah maupun harta benda terbakar atau rusak," katanya.
Dia mengimbau masyarakat untuk memerangi provokator secaa bersama - sama sehingga tidak bisa menyebarluaskan isu menyesatkan.
"Aparat keamanan siap mengamankan, tapi berpeluang kepada masyarakat untuk tidak terpancing ulah provokator yang bila mencurigai kehadirannya di permukiman sesegera mungkin melapor ke aparat keamanan di pos terdekat untuk ditangkap," ujar Jusuf Kalla.
Ia mengakui, saat masih dalam kapasitas sebagai Wapres maupun Menko Kesra senantiasa berusaha untuk menyelesaikan konflik sosial di Ambon dan Maluku secara umum sehingga memiliki keterkaitan moral dengan masyarakat di daerah ini.
"Saya ini warga kehormatan Kota Ambon dengan mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani Wali Kota Jopi Papilaja sehingga setiap perkembangan terjadi di daerah ini senantiasa dipantau," kata Jusuf Kalla.
Wali Kota Ambon, Jopi Papilaja mengakui perhatian mantan Wapres Jusuf Kalla untuk perkembangan di daerah relatif tinggi, termasuk terhadap stabilitas keamanan sebagai persyaratan utama untuk membangun di berbagai sektor.
"Saya seringkali ditelpon maupun SMS, Pak Jusuf untuk mengecek perkembangan Kota Ambon dengan motivasi stabilitas keamanan semakin kondusif perlu dipelihara agar masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai," ujarnya.
Mengenai SMS maupun selebaran provokatif, Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease serta Kodim 1504 berjoordinasi melacak perbuatan oknum tidak bertangggung jawab tersebut.
"Jadi masyarakat telah diimbau tidak terpengaruh SMS maupun selebaran provokatif dengan tetap menjalin kebersamaan hidup orang basudara, melaporkan sekiranya mencuirigai kehidupan oknum tertentu di permukiman, dan tidak forward SMS tersebut kepada orang lain," kata Wali Kota Ambon, Papilaja.
(ANT/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
