Menlu Jepang Pantau Kepulauan Sengketa Lewat Udara

Tokyo (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara pada Sabtu terbang di wilayah udara sekitar kepulauan yang disengketakan dengan Rusia, sebagai upaya untuk menunjukkan secara tegas klaim negaranya terhadap wilayah tersebut.

Maehara yang menumpang pesawat patroli penjaga pantai, terbang di wilayah selatan Kepulauan Kuril yang merupakan pusat perselisihan antara Moskow dan Tokyo sejak akhir Perang Dunia II.

Lawatan udara tersebut dilakukan sebulan setelah Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengunjungi salah satu dari empat pulau sengketa yang disebut sebagai Wilayah Utara di Jepang, karena berada di lepas pantai pulau paling utara Jepang, Hokkaido.

"Saya sangat ingin menyelesaikan isu terkait Wilayah Utara itu," kata Maehara kepada wartawan setelah meninjau kepulauan tersebut, seperti dilaporkan Kyodo News.

"Hubungan antara Jepang dan Rusia akan kokoh bila masalah wilayah tersebut selesai, kita harus mengatasi hal tersebut dengan mengambil langkah serius yang berkesinambungan," katanya.

Duta besar Jepang untuk Rusia, Masaharu Kono, sempat ditarik pulang pada awal November menyusul kunjungan Presiden Dmitry Medvedev ke kepulauan sengketa itu, namun kemudian kembali bertugas di Moskow beberapa hari kemudian.

Kono kembali ke Tokyo pada saat Jepang memprotes kunjungan presiden Rusia ke salah satu dari kepulauan Kuril, Pulau Kunashiri.

Pada bulan lalu Maehara juga memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang Mikhail Bely untuk menyampaikan protes terhadap kunjungan presiden Rusia, yang menjadi pemimpin pertama dari Rusia atau mantan Uni Soviet ke pulau Kunashiri yang terletak di lepas pantai Hokkaido.

Kuril merupakan rantai panjang kepulauan yang membentang dari selatan Semenanjung Kamchatka Rusia, keempat pulau paling selatan dari kepulauan itu direbut Uni Soviet pada akhir Perang Dunia II dan dikelola oleh Rusia.

Perselisihan tersebut telah menyebabkan gagalnya penandatanganan perjanjian damai pasca perang dan menghambat upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara tetangga itu.(*)

AFP/KR-PPT/S008