Pemerintah Otonomi Palestina Mungkin Dibubarkan

Ramallah, Tepi Barat (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas Jumat mengemukakan kemungkinan pembubaran Pemerintah Otonomi Palestina (PA) jika perjanjian perdamaian tak dapat dicapai dengan Israel dan dunia tidak mengakui negara Palestina.

Dalam satu wawancara televisi, Abbas mengatakan bahwa jika Israel gagal menghentikan pembangunan permukiman dan pembicaraan perdamaian yang didukung Amerika Serikat macet, ia akan mendesakkan diakhirinya pemerintahan sendiri Palestina terbatas di wilayah pendudukan itu.

"Saya tidak dapat menerima tetap menjadi presiden PA yang tidak ada," kata Abbas, menunjuk pada pendudukan terus-menerus Israel terhadap Tepi Barat.

Didesak oleh penanyanya apakah ia maksudkan ia akan membubarkan Pemerintah Otonomi Palestina, ia menjawab: "Saya mengatakan demikian. Saya katakan pada mereka silakan ... kalian pendudukan. Kalian di sini ... tinggal di sini, saya tidak dapat menerima situasi tetap seperti itu".

Pemerintah Otonomi Palestina dibentuk setelah perjanjian perdamaian sementara dengan Israel pada 1993 memberi Palestina otonomi terbatas di Tepi Barat, wilayah yang Israel rebut dalam perang Timur Tengah 1967 dan tempat rakyat Palestina ingin mendirikan negara.

Beberapa pejabat Palestina telah menyampaikan perasaan frustrasi yang meningkat dengan terhentinya pembicaraan yang disponsori Washington dengan Israel, yang mencapai kebuntuan tak lama setelah pembicaraan itu dimulai lagi September karena masalah permukiman Yahudi.

Masalah permukiman

Abbas menegaskan kembali permintaan Palestina untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi, yang Palestina katakan telah mencabut mereka dari tanah untuk sebuah negara yang dapat hidup terus.

Pemerintah koalisi Israel pro-pemukim telah menolak menghentikan pembangunan itu, dengan mengatakan perbatasan negara harus dirundingkan bersama dengan masalah keamanan, dan melihat permintaan itu sebagai upaya untuk menetapkan prasyarat bagi pembicaraan perdamaian.

Dengan memberi kesan ia mugkin berusaha untuk membubarkan susunan pemerintahan-sendiri itu jika pembangunan permukiman tidak berhenti, Abbas tampaknya berupaya untuk mendesakkan pengakuan dunia akan sebuah negara (Palestina), dengan melalui proses pembicaraan.

Ia mengatakan bahwa jika Israel tidak mau membekukan permukiman selama tiga bulan, seperti Washington usulkan, ia akan minta AS dan PBB untuk mengakui negara Palestina.

Jika pengakuan itu tidak datang, Abbas mengatakan ia akan mempertimbangan pembubaran Pemerintah Otonomi Palestina.

Menlu AS Hillary Clinton mengesampingkan perbincangan bahwa pembicaraan Israel-Palestina hampir macet, seperti yang seorang pejabat senior Palestina katakan pekan ini, dan menyatakan Washington sedang bekerja secara intensif untuk melancarkan kembali pembicaraan.

Dalam wawancara televisi pada saat kunjungan ke Bahrain, Hillary Clinton mengatakan Washington telah merencanakan membuat pengumuman baru secepatnya pekan depan mengenai langkah-langkah mendatang dalam proses perdamaian itu.

"Kami akan mengadakan beberapa konsultasi tambahan dengan Israel dan Palestina. Tapi ada sejumlah cara yang akan kami gerakkan maju," katanya pada televisi Al Hurra.(*)

Reuters/S008/M016