"Sebagian besar masyarakat di Yogyakarta akan memboikot jika pemerintah pusat memaksakan pelaksanaan pemilihan kepada daerah di Yogyakarta," kata Ketua Parade Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta, Jiono, pada diskusi "Daerah Istimewa Kecewa" di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, saat ini masyarakat Yogyakarta di berbagai lokasi membicarakan keinginan pemerintah pusat melaksanakan pemilihan kepada daerah di provinsi mereka.
Padahal, kata dia, masyarakat Yogyakarta menginginkan Sultan Hamengku Buwono ditetapkan sebagai gubernur bukan lewat pemilihan.
"Niat memboikot ini sudah ada dan bisa sungguh-sungguh terjadi," kata kepala desa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini.
Jiono menegaskan, inti dari keistimewaan Yogyakarta justru terletak pada penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur.
Dia menegaskan, dari dulu sampai sekarang warga Yogyakarta melihat pemimpinya melindungi rakyatnya, mulai dari Sultan Hamengku Buwono I hingga sekarang.
Apalagi, Sultan Hamengku Buwono IX juga memberikan perlindungan pada pemerintah Indonesia pada awal masa kemerdeakaan sehingga Presiden Soekarno memberikan keistimewaan kepada Yogyakarta.
"Perlindungan Ngarso Dalem (Sultan) sejak dahulu sangat berharga bagi masyarakat Yogyakarta," katanya.
Menurut dia, penetapan Sultan sebagai gubernur merupakan keistimewaan dari Yogyakarta dan sesuai sejarah.
Jiono menambahkan, Hamengku Buwono X tidak berambisi menjadi gubernur, tapi menjalankan amanah yang melekat pada dirinya dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Parade Nusantara adalah induk organisasi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia.(*)
R024/R014/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
