Anggota DPR: Program SNAP dari BI efisienkan layanan sistem pembayaran

Intinya, kita perlu memikirkan bagaimana agar program SNAP yang bagus ini, dapat diantisipasi dari sisi infrastruktur, gangguan resiko siber, shadow banking dan dukungan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengapresiasi program Standard National Open API Pembayaran (SNAP) antara bank dan perusahaan teknologi finansial atau fintech yang dinilai ke depannya dapat mengefisienkan layanan sistem pembayaran di tanah air.

"Peluncuran SNAP bertujuan menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal," kata Anis Byarwati dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) atas inovasi yang terus digulirkannya.

Pada 17 Agustus 2019, BI juga telah meluncurkan program QRIS yaitu kombinasi dari berbagai jenis QR Code dalam berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

SNAP, imbuhnya, merupakan standar nasional protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar aplikasi di proses transaksi pembayaran.

Bersama dengan apresiasi tersebut, Anis mengajak kepada BI untuk memikirkan tantangan yang dihadapi di era digital ini. Anis menegaskan bahwa program SNAP yang dijalankan berbasis digital, membutuhkan ketersediaan perangkat dan infrastruktur digital yang mumpuni.

Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia negeri yang terbentang sangat luas ini terdiri dari kepulauan yang sangat banyak. “BI perlu mendalami dan mempersiapkan strategi yang dapat digunakan untuk menjangkau Indonesia yang sangat luas ini,” ujarnya.

Hal lain yang diingatkan politisi senior PKS ini mengenai resiko siber dan proteksi data yang perlu benar-benar dijaga, serta kehati-hatian atas munculnya shadow banking (lembaga-lembaga nonbank yang melakukan aktivitas seperti bank) yang banyak bermunculan akhir-akhir ini.

“Intinya, kita perlu memikirkan bagaimana agar program SNAP yang bagus ini, dapat diantisipasi dari sisi infrastruktur, gangguan resiko siber, shadow banking dan dukungan kebijakan,” ucap Anis.

Sebagaimana diwartakan, Bank Indonesia (BI) menargetkan 16 bank, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), hingga financial technology (fintech) yang tergabung dalam Working Group (WG) Nasional bisa menerapkan Standard National Open API Pembayaran (SNAP) paling lambat pada 30 Juni 2022.

"Itu istilahnya first mover untuk bank, PJP yang lain, agregator, maupun e-commerce yang terlibat di dalam penyusunan SNAP ini," ujar Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung.

Menurut dia, WG Nasional merupakan tim penyusun SNAP yang dibentuk oleh BI bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Selanjutnya, pengintegrasian SNAP dengan pengguna layanan lainnya atau mitra yang sudah bekerja sama mengimplementasikan API seperti perguruan tinggi dan lainnya akan dilakukan paling lambat pada 30 Juni 2024.

Sementara itu, penerapan SNAP oleh pengguna layanan UMKM dan lembaga nirlaba yang sudah bermitra Open API Pembayaran dengan bank sentral ditargetkan paling lambat pada 30 Juni 2025.