Ketua GMIT: Kerja LPSK wujudkan tanggung jawab Negara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Indonesia Timur (GMIT) Pendeta Merry Kolimon menilai kerja-kerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai wujud tanggung jawab Negara.

"13 tahun LPSK melayani saksi dan korban sebagai perwujudan negara terhadap hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Merry saat memberikan kuliah umum pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-13 LPSK secara daring di Jakarta, Selasa malam.

Merry juga mengapresiasi atas kerja-kerja yang tulus yang telah dirasakan komunitasnya terutama pada korban tindak pidana perdagangan orang dan korban pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Merry mengakui pemenuhan hak-hak saksi dan korban di Indonesia masih cukup jauh dari ideal. Namun semua pihak harus bersyukur, Indonesia telah memulainya dengan semangat reformasi pasca-orde baru, serta memberikan angin segar untuk perjuangan kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Hanya jika keadilan sosial betul-betul terwujud di negeri ini, termasuk bagi korban tindak pidana dan pelanggaran HAM, bangsa ini akan teguh berdiri, berdaulat dan bermartabat," kata Merry.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pelayanan LPSK dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai inovasi, di antaranya optimalisasi dan penggunaan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat, saksi, dan korban untuk mendapatkan akses layanan dari LPSK.

Wapres turut berhadap agar LPSK senantiasa menjadi lembaga profesional, terus berkomitmen, dan berpegang teguh pada asas percepatan penanganan, asas kesetaraan di depan hukum, dan asas perlindungan hak asasi manusia.

"Pemerintah melalui penguatan kebijakan dan regulasi akan selalu mendukung penuh tugas dan fungsi LPSK dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban," kata Wapres Ma'ruf Amin.