Ternate (ANTARA News) - Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Abdurahman Lahabato, mengingatkan, agar mutasi jabatan para pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintahan kabupaten/kota di daerah itu jangan karena dendam politik, melainkan karena kompetensi.
"Saya minta agar bupati/wali kota di Malut jangan melakukan mutasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena mengedepankan sikap emosional, bahkan karena dukung mendukung saat pilkada," katanya di Ternate, Jumat.
Pernyataan Lahabato disampaikan, menyusul sebagian besar kepala daerah di kabupaten/kota seusai melaksanakan pilkada dan dinyatakan sebagai pemenang langsung melakukan mutasi besar-besaran ketika dilantik.
Menurutnya, hampir seluruh kabupaten/kota melakukan langkah seperti itu, ini karena lebih dilatarbelakangi oleh dendam politik berlebihan, bukan kemampuan para pejabat yang dilantik.
Ia mengatakan, kondisi ini sangat rentan dalam tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan, kalaupun masalah politik lebih mendominasi perjalanan pemerintahan, dipastikan cara pengelolaan birokrasi ibarat orde baru.
"Para kepala daerah kabupaten/kota di Malut mari tunjukkan sikap profesionalisme dalam menempatkan orang-orang yang memiliki kompeten di bidangnya masing-masing, bukan karena balas kasih," ujarnya.
Mantan wartawan ini lantas mencontohkan, di Pemkot Ternate misalnya, usai wali kota/wakil wali kota dilantik, ratusan pejabat baik di eselon II dan III langsung dilantik dan ada pula dinonjobkan dari jabatan.
Pejabat yang dipromosikan sebagian besar karena mendukung calon kepala daerah yang menang, sedangkan, para pejabat yang di-`nonjob`-kan dipastikan mereka yang tidak mendukung kepada daerah yang sudah dilantik.
Artinya, kata Lahabato, tata kelola pemerintahan dipastikan tidak berjalan maksimal, kalau penempatan kepala daerah lebih karena masalah politis, bukan karena kemampuan individual para pejabat yang ditempatkan di posisi strategis. (AF/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
