Ada OSS berbasis risiko, pemda juga diharapkan susun rencana ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Research Institute Agung Pambudi mengharapkan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau OSS berbasis risiko dapat terintegrasikan dengan seluruh sistem perizinan usaha di seluruh daerah sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan ekonomi daerah.

"Tidak sekadar gambaran umum sektor unggulan daerah, namun secara jelas rencana bisnisnya, di dalamnya harus terlihat prioritas utama pengembangan bisnis dalam hal trade, tourism, investment. Kemudian tiap daerah juga harus jelas menyusun strategi pemasaran termasuk menggunakan platform digital," ujar Agung dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Agung menilai, rencana bisnis yang jelas dan terarah dapat menarik lebih banyak investasi baru ke daerah. Di samping itu, penerapan di lapangan baik perizinan, akses terhadap lahan, ketenagakerjaan, dan perpajakan diharapkan juga dapat dipermudah agar investasi bisa direalisasikan dengan cepat.

"OSS berbasis risiko ini semakin menegaskan keseriusan pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional," kata Agung yang secara umum mengapresiasi adanya sistem layanan terintegrasi ini.

Peluncuran sistem OSS berbasis risiko disambut baik para pelaku usaha sejak diluncurkan pada awal Agustus lalu. Per 29 Agustus 2021, Kementerian Investasi mencatat sudah menerbitkan 76.778 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru via OSS berisiko. Perinciannya 96,46 persen berasal dari usaha mikro, usaha kecil 2,6 persen, usaha menengah 0,49 persen, usaha besar 0,41 persen, dan lainnya 0,04 persen.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Keminves Yuliot menyampaikan salah satu pendorong tingginya jumlah NIB yang diterbitkan adalah strategi kerja sama yang dilakukan Kementerian Investasi dengan berbagai lembaga, terutama lembaga pembiayaan yang melayani pelaku UMKM.

Sebelumnya, untuk menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan pelayanan bagi investor, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Nota Kesepahaman pada awal bulan Agustus lalu.

Menkeu mendukung penggunaan sistem OSS sebagai upaya perbaikan iklim investasi di Indonesia, dan menyampaikan harapannya akan implementasi Sistem OSS tersebut dalam menghadirkan kepastian berusaha dan berinvestasi. Pemulihan ekonomi pascapandemi diharapkan bisa berjalan sangat sehat dan kuat terutama didorong oleh kegiatan investasi.

Kementerian Investasi juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk mendorong investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sebagian besar adalah UMKM.

Seperti diketahui, selain mendorong pertumbuhan usaha di level mikro dan kecil melalui kemudahan perizinan, Kementerian Investasi belakangan cukup agresif menarik calon-calon investor baru. Salah satunya perusahaan global besar di sektor perkebunan yaitu Cargill yang mengucurkan investasi tambahan sebesar 350 juta dolar AS. Di samping itu, perusahaan teknologi raksasa Microsoft juga berencana membangun pusat data di Indonesia.

Bahlil mengatakan, pihaknya memang cukup agresif mempromosikan Indonesia dan mengundang perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia. Ia masih optimistis target investasi Rp900 triliun akan dapat dicapai meskipun Indonesia masih berjuang mengatasi pandemi. Hal itu tidak terlepas dari hasil pembangunan infrastruktur dan reformasi regulasi selama beberapa tahun belakangan ini, termasuk OSS berbasis risiko.

Terhitung sejak Januari hingga Juni 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp442,8 triliun atau 49,2 persen dari target Rp900 triliun pada akhir tahun, dengan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp228,5 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN sebesar Rp214,3 triliun.