Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan data menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan tepat dan menghasilkan kebijakan publik berkualitas.
Hal itu disampaikan Tjahjo di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menpan RB dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono secara virtual, Selasa.
"Kehadiran data dan informasi dapat memengaruhi Pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta.
Sebuah institusi, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak akan dapat bertahan tanpa mengacu pada data dalam mengambil keputusan (data driven decision making).
"Kebijakan yang berkualitas dipengaruhi oleh data yang berkualitas pula, sehingga ketersediaan data ini menjadi hal yang penting," tukasnya.
Baca juga: Kemenpan RB dorong Perpusnas tingkatkan reformasi birokrasi
Baca juga: Menpan minta ASN pada masa pandemi COVID-19 peduli lingkungan sekitar
Oleh karena itu, seluruh K/L dan pemerintah daerah (pemda) penting untuk melakukan analisa pada data sebelum mengambil sebuah keputusan, tutur Tjahjo.
"Kebijakan yang menghasilkan hasil yang baik harus diperluas. Kebijakan yang tidak harus dipikirkan kembali dan mengalokasikan ulang sumber daya yang ada," ujarnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan menggunakan digital signature tersebut bertujuan untuk memperpanjang kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS.
Kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS tersebut sudah terjalin sejak 2015 dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik dalam bidang PANRB.
Tjahjo berharap dengan keberlanjutan kerja sama tersebut pembuatan kebijakan oleh Kemenpan RB menjadi lebih terarah, sesuai, gesit dan eksperimental.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
