Presiden Akui Ketahanan Pangan Belum Merata

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, ketahanan pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu upaya keras untuk mencapai swasembada pangan.

"Ada daerah yang surplus, ada daerah yang minus," kata Presiden dalam sambutan acara pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional 2010 di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Presiden, salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah meningkatkan produksi pangan di daerah yang dianggap minus. Namun demikian, Yudhoyono menyadari hal itu tidak semudah yang dibayangkan.

Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh rakyat dan instansi pemerintah saling membantu untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah.

Yudhoyono juga berharap sarana dan prasarana transportasi bisa diperbaiki, sehingga distribusi pangan bisa berjalan lancar.

Distribusi pangan yang baik, kata Presiden, akan memperbaiki pemerataan ketahanan pangan.

Presiden juga meminta rakyat untuk meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mewujudkan swasembada pangan.

"Swasembada untuk komoditas pangan tertentu adalah tantangan yang harus kita jawab," katanya.

Kepala Negara berharap, seluruh rakyat Indonesia hingga satuan terkecil di tingkat keluarga turut berperan dalam meningkatkan produksi pangan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan di pekarangan rumah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Sultan Hamengkubuwono X menerima penghargaan itu atas prestasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketersediaan pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi padi dan palawija.

Yogyakarta juga dianggap berhasil dalam meningkatkan produksi ikan dan ternak. Kemudian, pemerintah menganggap Yogyakarta berhasil mengembangkan penyaluran minyak goreng bersubsidi dan pengembangan cadangan pangan melalui lumbung pangan.

Pemerintah juga memberikan Penghargaan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Beras Nasional di atas lima persen kepada tiga provinsi, yaitu Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.(*)

F008/A011