Litbang Kemendagri kaji peran pemda-institusi politik tangani pandemi

Jakarta (ANTARA) - Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penelitian, kajian, dan webinar tentang peran pemerintah daerah dan institusi politik dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.

Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan kegiatan itu bertujuan untuk memberikan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan nasional jangka pendek 2022.

"Penanganan pandemi COVID-19 memerlukan sinergi dan keterpaduan semua pihak," katanya.

Apalagi, dampak pandemi COVID-19 telah memengaruhi semua sektor kehidupan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu mendapat dukungan agar penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya dapat berjalan dengan baik, katanya.

Fatoni mengatakan pandemi COVID-19 tidak mudah diatasi oleh negara mana pun. Kendati demikian, krisis itu telah mendorong setiap negara untuk bangkit menjadi kuat.

Baca juga: Kemendagri: Puluhan daerah turun level PPKM

Indonesia sendiri, kata Fatoni, berjuang melawan COVID-19 telah dilakukan sejak awal Maret 2020. Hal itu dilakukan melalui sejumlah upaya, dan saat ini hasil penanganan COVID-19 menunjukkan tren yang semakin baik.

Menurut Fatoni, berbagai tren perbaikan tersebut tidak lepas dari upaya penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang berfokus pada keseimbangan kepentingan kesehatan dan perekonomian.

Ia menjelaskan setidaknya ada enam upaya yang dilakukan dalam bidang kesehatan, di antaranya pengendalian kasus dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Kemudian, pengetatan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan penguatan terhadap upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) serta penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi interaksi).

Selain itu, langkah berikutnya yakni dengan manajemen klinis, meningkatkan pendayagunaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terproteksi dengan baik, serta peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah.

Baca juga: Irjen Kemendagri awasi kinerja sembilan OPD di Babel

“Upaya lainnya dilakukan dengan mengakselerasi program vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung. Langkah ini diharapkan dapat membentuk kekebalan komunitas (herd immunity),” katanya.

Di sisi lain, dalam bidang ekonomi, lanjut Fatoni, setidaknya pemerintah telah melakukan enam langkah penting. Langkah tersebut misalnya dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dengan melanjutkan insentif sektor strategis, beberapa insentif lainnya serta melakukan restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit guna mendukung sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Tak hanya itu, pemulihan lainnya diwujudkan dengan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan, perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK-32/2021, serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Bentuk penanganan di bidang ekonomi terus didorong dengan melanjutkan program kartu prakerja,” ujar Fatoni.

Baca juga: Kemendagri dorong perbaikan keterbukaan informasi publik pada pandemi