Pengamat: Prosedur Pemilu Masih Cacat, Buka Potensi Manipulasi

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana mengatakan prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia masih cacat sehingga membuka potensi terjadinya manipulasi yang merugikan rakyat.

"Cacat kita di tingkat prosedur, bagaimana pemilihan itu berlangsung, soal daftar pemilih tetap, banyak kelemahan," katanya, di Jakarta, Rabu, dalam seminar nasional dengan tema "Pemilu 2014 Jangan Manipulasi Suara Rakyat" yang diselenggarakan dalam rangka HUT Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) ke-5.

Tjipta menyebutkan sejumlah kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 salah satunya adalah persoalan daftar pemilih tetap. Pada 2009, di beberapa daerah dilaporkan ditemukan banyak daftar pemilih ganda atau orang-orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya.

Prosedur pemilu ini, ujarnya, harus dibenahi karena dengan prosedur pemilihan yang baik maka pemimpin yang terpilih juga akan baik.

"Untuk memilih pemimpin yang baik, maka prosedurnya mutlak baik juga," katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Valina Singka yang juga menjadi pembicara dalam seminar mengatakan sistem pemilu yang digunakan Indonesia saat ini adalah prosedur paling rumit dibandingkan dengan negara-negara lain.

Selain itu, Indonesia adalah penyelenggara pemilu terbesar di dunia dan sangat kompleks mengingat kondisi geografis Tanah Air.

Penyelenggaraan pemilu yang sedemikian rumit ini, ujarnya, seharusnya dibarengi dengan penguatan infrastruktur yakni undang-undang, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.

"Apabila empat aspek ini tidak disiapkan secara sungguh-sungguh maka 2014 akan sulit menghasilkan pemilu yang tidak manipulatif. Sebab pemilu memang cenderung manipulatif karena semua ingin menang," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemilu dapat terlaksana dengan baik jika penyelenggara pemilu memiliki kompetensi yang sesuai dan profesional.

Ia menuturkan pemilu bukan sekedar persoalan pemungutan suara. Pemilu dilaksanakan demi keberlangsungan seluruh bangsa, tegas Valina. (H017/K004)