"Ada upaya politisasi permasalahan ini oleh segelintir politisi. Salah satunya dengan memunculkan kesan seolah Presiden SBY tidak menghargai peran Yogyakarta dalam revolusi merebut kemerdekaan melawan penjajah Belanda," kata Pohan saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan, Rabu.
Menurut dia, wacana referendum yang berkaitan dengan Rencana Undang-Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta merupakan isu sensitif.
Selain sudah menyimpang dari konteks wacana yang sempat dilontarkan presiden saat itu, ia khawatir pembenaran atas isu menyesatkan tersebut akan menyebabkan daerah lain mengajukan hak referendum yang sama.
"Referendum sih itu jauh sekali, itu isu yang terlalu sensitif saya kira. Kalau seluruh Indonesia, nanti kalau tidak, Pacitan bisa minta referendum keistimewaan juga," ujarnya.
Terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta, Pohan menegaskan bahwa hal itu sangat bergantung pada keputusan bersama antara DPR dan pemerintah.
Alasannya, RUU tersebut harus digodok dan mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari legislatif, sehingga tidak serta merta presiden yang disalahkan.
Ia justru khawatir jika politisi yang bersuara malah tidak memahami esensi dari permasalahan tersebut.
Jika pemilihan langsung yang disorot, kami justru tidak masalah karena juga tidak menghendaki pemilihan langsung, melainkan pemilihanyang demokratis.
"Itu wujudnya bisa macam-macam. Bisa lewat DPRD maupun pemilihan langsung. Saya kira RUU Keistimewaan Yogyakarta dipikirkan secara dingin dan jernih. Saya yakin Pak SBY menghargai Yogja," ujarnya.
(T.ANT-130/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
