Priyo Kaget Presiden Sebut Monarki Yogyakarta

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa dirinya kaget atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut monarki di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Kami sempat kaget atas pernyataan Presiden, kok bahasanya monarki," kata Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Priyo menjelaskan, meskipun Presiden Yudhoyono menyebut monarki dalam pemerintahan DIY, namun dirinya tetap berpraduga baik pada presiden.

Menurut dia, mungkin yang dimaksudkan Presiden Yudhoyono tidak sama dengan yang dipahami masyarakat.

Terhadap suksesi gubernur di DIY, menurut dia, sikap Partai Golkar mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, karena hal itu merupakan bagian dari sejarah Yogyakarta.

"Salah satu keistimewaan Yogyakarta adalah sejarahnya, yakni peran Sultan dari Keraton Yogyakarta sangat besar terhadap Pemerintah Republik Indonesia," katanya

Menurut Priyo, hendaknya pemerintah mengusulkan penetapan terhadap Gubernur DIY sejalan dengan sejarah daerah tersebut dan merupakan salah satu keistimewaan Yogyakarta.

Apalagi, kata dia, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX masih sehat.

"Partai Golkar akan menolak usulan draft RUU Keistimewaan Yogyakarta jika mengubah keistimewaan daerah tersebut," katanya.

Menurut dia, penetapan gubernur di DIY tidak ada hubungannya sama sekali dengan sistem kerajaan atau monarki, karena pemerintah DIY mematuhi semua aturan perundangan yang ada.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga meminta pemerintah untuk menjelaskan maksud perkataan monarki jangan sampai terjadi multi interpretasi.

Priyo menambahkan, DPR sudah lama menunggu usulan rancangan undang-undang tentang Keistimewaan Yogyakarta dari pemerintah, tapi sampai hari ini belum menerimanya.

Presiden Yudhoyono mengatakan, sistem monarki jangan sampai berbenturan dengan konstitusi dan demokrasi.

Presiden mengatakan hal itu, ketika menyampaikan pengantar pada rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/11).
(T.R024/P003)